Pemerintah Tolak Gugatan Intervensi Kasus Polusi Udara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments

Pemerintah Tolak Gugatan Intervensi Kasus Polusi Udara

Pemerintah Tolak Gugatan Intervensi Kasus Polusi Udara

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA- Pemerintah dari tingkatan Provinsi DKI Jakarta hingga pemerintah pusat atau presiden RI menolak permo­honan gugatan intervensi (penggugat yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dan mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam pro­ses pemeriksaan perkara perdata yang lazim dinamakan se­bagai Intervensi) kasus polusi udara di Jakarta yang diaju­kan oleh Forum Ibu Kota Jakarta (Fakta) Indonesia.

Hal itu diungkap Ketua Majelis Hakim Saifudin Zuhro saat bertanya kepada seluruh kuasa hukum yang mewakili Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Guber­nur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

“Bagaimana para tergugat apakah gugatan penggugat in­tervensi ini diterima?” ujar Saifudin dalam persidangan po­lusi udara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (19/9). Kemudian, tujuh kuasa hukum tergugat yang berada di da­lam ruang sidang menolak gugatan yang dijukan oleh peng­gugat intervensi itu. “Tidak (tidak diterima ada penggugat intervensi) yang mulia,” kata tergugat secara bergantian. Lalu, majelis hakim juga menanyakan hal yang sama kepada penggugat di ruang sidang itu. “Ya diterima yang mulia,” ucap penggugat. Setelah mendengar seluruh pernyataan itu, majelis hakim langsung menjadwalkan sidang selanjutnya pada Kamis (5/10).  fpu/P-6

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment