Koran Jakarta | September 23 2019
No Comments
RAPBN 2020

Pemindahan Ibu Kota Dipastikan Tak Ganggu Anggaran Lain

Pemindahan Ibu Kota Dipastikan Tak Ganggu Anggaran Lain

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemerintah me­mastikan kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota negara dari APBN, tidak akan diambil dari penerimaan APBN murni yakni pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, anggaran itu dari kerja sama pemanfaatan aset, baik di ibu kota baru maupun sekitar Jabodetabek.

Menteri Keuangan Sri Mul­yani Indrawati menegaskan pemerintah belum mengan­dalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebagai sumber anggaran pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta ke salah satu kota di Pulau Kalimantan.

“Mengenai pemindahan ibu kota, memang kami tidak masukan dalam Rancangan APBN 2020 karena seperti dili­hat prosesnya masih dalam perencanaan. Itu tergantung desain akhirnya,” kata Sri Mul­yani dalam Konfrensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Menurut Bendahara Negara itu, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota dalam tahap awal tidak akan menggunakan belanja negara.

Pada kesempatan sama, Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brodjone­goro menyatakan pemerintah berupaya tidak mengganggu sumber penerimaan murni APBN dan tidak mengganggu prioritas lain dalam APBN tiap tahunnya, seperti dinyatakan nantinya dalam RPJMN 2020-2024.

Menurut estimasi Bap­penas, pemindahan ibu kota negara akan menelan biaya sebesar 93 triliun rupiah dari APBN, sedangkan sisanya dari non-APBN baik itu dari swasta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), maupun BUMN.

Kebutuhan Investasi

Bambang menuturkan ke­butuhan investasi untuk mem­bangun pusat pemerintahan baru di Kalimantan secara total untuk tahap pertama dengan estimasi luas lahan 40.000 hek­tare dan target 1,5 juta orang, yaitu 485 triliun rupiah.

“Untuk membangun pusat pemerintahan baru selama lima tahun ke depan sampai kota itu berfungsi kira-kira mencapai 500 triliun rupiah dengan APBN perannya itu adalah sekitar 93 triliun ru­piah,” ujar Bambang.

Hingga saat ini, lokasi ibu kota baru masih belum diten­tukan. Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment