Pemprov Harus Bayar Kompensasi Rp42 Miliar | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
“Class Action” Banjir l DKI Siapkan 12 Tim Hadapi Gugatan

Pemprov Harus Bayar Kompensasi Rp42 Miliar

Pemprov Harus Bayar Kompensasi Rp42 Miliar

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan 12 tim untuk menghadapi gugatan kelompok terkait banjir besar 1 Januari 2020.

JAKARTA – Tim advokasi banjir Jakarta secara resmi menggugat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, atas banjir yang menimpa wilayah  DKI  Jakarta pada awal 2020. Dalam gugatan tersebut, Anies diharuskan bayar kompensasi 42 miliar rupiah. Tim Advokasi Korban Banjir mengajukan gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tim Advokasi Korban Banjir, Alvon K Palma, mengatakan pihaknya mengajukan gugatan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dinilai lalai menjalankan tugasnya. Karena tidak adanya informasi dini (early warning system) terkait banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat khususnya daerah kawasan yang di bantaran Kali Ciliwung.

“Silakan diverifikasi apakah ada atau tidak (peringatan dini). Buktinya 23 Desember itu dikasih tahu sama BMKG. Namun, tanggal 31 Desember hingga1 Januari itu tidak ada pemberitahuan kepada masyarakat,” kata Alvon ditemui di PN Jakarta Pusat, Senin (13/1).

Menurut Alvon, pengajuan gugatan kepada Pemprov DKI sangat lemban dalam mengatasi korban terdampak banjir. Akibatnya dari banjir tersebut, ada 243 masyarakat yang mengadu mengalami kerugian di lima wilayah Jakarta.

Dikatakan Alvon, Anies dinilai melanggar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Selain itu, Alvon menuturkan atas gugatan ini Anies harus membayar uang kompensasi kerugian korban banjir sebesar 42 miliar rupiah.  

“Jadi, bagaimana mereka (Pemprov DKI) itu melakukan kesiapsiagaan dalam penanggulangan banjir,” tuturnya. Sementara itu, Tim Advokasi Korban Banjir, Azas Tigor Nainggolan, mengatakan dari fakta-fakta yang melihat korban banjir tidak mendapatkan bantuan sebagaimana mestinya. Bahkan mereka  mengevakuasi diri sendiri.

“Sampai ada yang akhirnya mengevakuasi di halte TransJakarta, di pinggir tol segala macam. Sedang di Jakarta Utara, warga tidur di kontainer yang di Cilincing. itu bukti bahwa emergency response nggak jalan. Jadi, itu yang menjadi dasarnya ya bahwa kita gugat Gubernur DKI Jakarta atas dasar perbuatan melawan hukum,” pungkas Tigor.

12 Tim Terkait degan class action, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan kelompok terkait banjir besar 1 Januari 2020 “Kami sudah siap menghadapinya. Kami sudah sering menangani beberapa masalah, kami sudah siapkan tim hukum dari dalam, kalau memang perlu tenaga ahli, kita pakai tenaga ahli, ahli apa yang kita perlukan nanti kita panggil,” ujar dia.

Pemilihan tim itu, kata Yayan, usai Pemprov DKI mengkaji substansi gugatan yang dilayangkan masyarakat tersebut, tuntutannya dan apa dasarnya. “Dilihat, mereka gugat apa, apa yang mereka minta ganti rugi, dasarnya apa, kerusakannya apa.

Sehingga kami tahu dan perlu ahli di bidangnya,” ucap dia. Yayan mengatakan, saat ini ada sekitar sembilan sampai 12 tim yang bakal diterjunkan berdasarkan pembagian berbagai kasus gugatan dan lokasi persidangan.

Dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Bappenas, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dirangkum Pemprov DKI Jakarta diungkapkan banjir yang terjadi di tahun 2020 memiliki curah hujan yang paling tinggi dalam siklus, yakni 377 milimeter per hari di mana sebelumnya yang tertinggi adalah 340 mm per hari (2007). jon/pin/Ant/P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment