Koran Jakarta | April 23 2019
No Comments
Industri Perbankan

Pencopotan Dirut BJB Munculkan Pertanyaan

Pencopotan Dirut BJB Munculkan Pertanyaan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pemberhentian Ahmad Irfan sebagai direktur utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) masih menyisakan polemik. Pencopotan tersebut dinilai melanggar aturan men­genai perseroan terbatas (PT).

Pengamat hukum korporasi Indonesia, Dewi Djalal meni­lai, secara normative pember­hentian itu sangat tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) PT. UU tersebut mengatur se­cara jelas dasar proses pem­berhentian seorang direksi PT.

“Berdasarkan UUPT wajib di­lakukan pemberitahuan kepada yang bersangkutan (direksi yang mau dihentikan) minimal 14 hari sebelum RUPS bukan di­lakukan saat RUPS,” kata Dewi di Jakarta, Selasa (18/12).

Dewi menjelaskan dalam RUPS pun yang bersangkutan berhak atas Hak Jawab dan be­berapa syarat formal dan ma­terial yang harus dipedomani. Dewi pun mengaku heran me­ngapa Dirut BJB diberhentikan belum lama ini, mengingat pe­rusahaan perbankan tersebut sudah menghasilkan profit cu­kup besar.

Minta Klarifikasi

Hal senada juga disampai­kan oleh Direktur Penilaian Bursa Efek Indonesia (BEI), I Gede Nyoman Yetna. Ia men­gatakan, BEI mempertanyakan pencopotan Direktur Utama Bank BJB, Ahmad Irfan. “Saat informasi ada di publik, berita-berita yang ada di media massa kami coba klarifikasi untuk mendapat respons,” ujarnya.

Dia menambahkan, tidak menutup kemungkinan pihak BEI melakukan pemanggilan terhadap BJB untuk melakukan evaluasi.

“Pencopotan tersebut be­lum diketahui apakah sudah sesuai dengan prosedur di BEI atau tidak. BEI akan menanya­kan lebih lanjut atas pencopo­tan dirut BJB agar dapat me­mastikan apakah pencopotan sudah sesuai prosedur,” tan­dasnya.

Seperti diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank BJB pe­kan lalu memutuskan pem­berhentian secara terhormat Direktur Utama Ahmad Irfan.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil beralasan pemberhen­tian tersebut dilakukan karena Pemerintah Provinsi Jabar se­laku pemegang saham menilai Bank BJB memerlukan sosok baru untuk mewujudkan dua visi baru, yakni memaksimal­kan kredit mikro dan menja­dikan Bank BJB sebagai bank pembangunan. tgh/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment