Pendataan Rumah Tangga Miskin Masih Lemah | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, tentang Pencabutan Subsidi Gas 3 Kilogram

Pendataan Rumah Tangga Miskin Masih Lemah

Pendataan Rumah Tangga Miskin Masih Lemah

Foto : ANTARA/DEWANTO SAMODRO
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah berencana untuk mengubah skema distribusi elpiji 3 kilogram (kg) dari terbuka menjadi tertutup. Kementerin Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan langkah ini bertujuan agar penyaluran subsidi tepat sasaran.

 

Subsidi tidak diberikan pada barang, tetapi langsung ke manusia. Dampak dari ke­bijakan itu ialah harga elpiji 3 kg akan mengikuti harga pasar. Kendati baru diterapkan pertengahan tahun nanti, tetapi polemik soal perubahan skema ini sudah mulai di awal tahun.

Untuk mengupas masalah ini, berikut wawancara Koran Jakarta dengan Ketua Harian Yayasan Lem­baga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi.

Bagaimana tanggapan YLKI soal rencana ini?

Tentu ini menjadi perhatian kita karena bagaimanapun dampaknya ke konsumen. Yang perlu kita soroti ialah model pendataan terhadap kelompok penerima subsidi lang­sung yang dianggap rumah tangga miskin. Kami khawatir masih ada salah pendataan atau praktik pat­gulipat, sehingga berpotensi terjadi penyimpangan.

Maksud Anda soal penyimpangan?

Misalnya terkait rumah tangga tidak miskin, tetapi karena dekat dengan Ketua RT atau RW dan akhirnya mendapat subsidi. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga miskin yang tidak dekat dengan Ketua RT dan RW justru tidak mendapatkan subsidi.

Apa tanggapan Anda jika subsidi diganti dalam bentuk tunai?

Jika subsidi diberikan secara tunai, pemerintah harus menjamin dana tersebut tidak boleh digu­nakan untuk sesuatu yang tidak berguna. Misalnya untuk membeli rokok. Pemberian subsidi secara tunai bisa diintegrasikan dengan subsidi di sektor lainnya.

Pemberian subsidi secara cash bisa diintegrasikan dengan subsidi di sektor lainnya, sehingga akan terdeteksi secara transparan dan akuntabel, seberapa banyak rumah tangga miskin dimaksud menerima subsidi dari negara, baik subsidi kesehatan, pendidikan, energi, pangan, dan lain lain.

Apa saran Anda agar distribusinya tidak menyimpang?

Jika bisa diintegrasikan akan terdeteksi secara transparan dan akunta­bel. Khususnya mengenai seber­apa banyak rumah tangga miskin menerima subsidi dari negara, baik subsidi kesehatan, pendidikan, energi, pangan, dan lainnya. Pada akhirnya patut diwaspadai dengan ketat, perihal potensi distorsi semacam ini dan diperlukan pemu­takhiran data rumah tangga miskin secara presisi.

Saran lainnya?

Selain itu, pemerintah harus mengawasi distribusi gas elpiji 3 kg dan jaminan Harga Eceran Terting­gi (HET) yang wajar. Jangan sampai harganya melambung karena ada pembiaran pelanggaran HET. Jika hal ini terjadi, akan mengganggu daya beli masyarakat dan memicu inflasi secara signifikan.

Apa yang Anda tahu soal latar belakang dari rencana ini?

Kami memahami mengapa pemerintah berencana untuk mendistribusi gas elpiji 3 kg secara tertutup. Sebab, pada awal upaya mi­grasi dari minyak tanah ke elpiji pada tahun 2004, distribusi gas seharus­nya tertutup dengan kartu kendali. Namun, di tengah perjalanan, kartu kendali tak berfungsi, dan selanjut­nya distribusinya bersifat terbuka yakni siapa pun bisa dan boleh beli.

Kondisinya semakin parah saat harga gas elpiji 12 kg semakin mahal. Sementara itu, harga elpiji 3 kg sama sekali tidak mengalami kenaikan. Akhirnya, banyak peng­guna gas elpiji 3 kg yang turun kelas menjadi pengguna LPG tiga kilogram. Sampai saat ini kisaran pengguna yang turun kelas bisa mencapai 15 sampai 20 persen.

Akibatnya, gas elpiji 3 kg men­jadi tidak tepat sasaran karena pengguna 12 kg yang turun kelas merupakan kelompok masyara­kat mampu. Sementara elpiji 3 kg untuk kelompok tidak mampu atau orang miskin. erik sabini/E-12

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment