Pengusaha Ingin Proses Perizinan Dipersingkat | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Program “Omnibus Law” - Pembahasan Draf RUU Awal 2020

Pengusaha Ingin Proses Perizinan Dipersingkat

Pengusaha Ingin Proses Perizinan Dipersingkat

Foto : KORAN JAKARTA/ONES
Sumber: Bank Dunia – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kalangan pengusaha mengharapkan penggabungan sejumlah undang-undang (UU) melalui program Omnibus Law lebih fokus pada upaya memangkas waktu perizinan yang selama ini menjadi penghambat utama minat investasi.

Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Surabaya, Reny Widya Lestari, mengungkapkan selama ini Indonesia kurang menarik di mata investor karena dalam hal proses perizinan terlalu lama.

Selain kemudahan dan penyederhanaan perizinan, dia berharap omnibus law juga mencakup jaminan lapangan kerja bagi rakyat, status tanah, dan yang paling utama adalah insentif pajak untuk mendongkrak daya saing.

“Meskipun sudah melakukan studi kelayakan, dan persiapan lainnya, pengusaha masih membangun dari awal. Kalau belum apa-apa sudah dihadapkan terlalu banyak jalur birokrasi, banyak perizinan di zaman yang sekarang sudah serbacepat, cepat, dan cepat ini, tentu akan mikir,” tukas Reny, ketika dihubungi, Minggu (24/11).

Reny menekankan UU yang baru itu harus bisa mengurangi waktu mengurus administrasi. Selain itu, penting juga ada aturan yang memuat perlindungan atau jaminan bagi rakyat untuk ditampung sebagai tenaga kerja. “Demikian juga tanah jangan sampai dikuasai pihak asing agar anak-cucu kita kebagian,” tukas dia.

Reny pun meminta soal insentif pajak jangan dilupakan karena negara-negara lain juga menggunakan formula insentif fiskal ini. “Kalau ada insentif 2,5 persen saja untuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) satu persen, tentu mereka akan bergairah sekali mendirikan pabrik karena merasa yakin bisa bersaing dengan negara tetangga,” papar dia. (Lihat Infografis)

Reny optimistis upaya penyederhanaan UU bisa meningkatkan investasi dan daya saing. “Sebab, Indonesia sebagai pasar akan makin menjanjikan karena hasil bumi kita banyak, kebutuhan akan consumer goods kita juga tinggi. Pabrik apa pun akan punya peluang di sini,” jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga Ketua Task Force Omnibus Law, Rosan P Roeslani, mengungkapkan ada 11 poin dalam program Omnibus Law, yakni penyederhanaan perizinan tanah, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, dan perlindungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta kemudahan berusaha. Selain itu, terkait dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengendalian lahan, kemudahan proyek pemerintah, dan kawasan ekonomi khusus.

Rosan menuturkan pengusaha akan mengkaji secara detail pasal per pasal agar tidak terjadi kendala implementasi di lapangan. Ia meyakini reformasi regulasi ini mampu mendatangkan lebih banyak investasi langsung, baik domestik maupun asing.

“Ini (omnibus law) sudah ditunggu-tunggu. Banyak investor asing datang ke kami mau investasi. Nah, saya rasa yakin kalau sudah ada ini, mereka tidak hanya datang investasi di pasar modal saja, tapi bisa investasi masuk ke investasi langsung,” tukas dia.

 

Ekosistem Investasi

 

Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan draf omnibus law selesai pada Desember, sehingga pembahasan bisa dilakukan awal 2020. Draf yang akan diserahkan adalah draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.

RUU itu merupakan satu dari tiga RUU omnibus law lainnya, yakni RUU Pemberdayaan UMKM dan RUU Perpajakan. RUU tersebut akan menyederhanakan sekitar 74–79 UU yang mencakup 11 sektor.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan terbentuknya satgas omnibus law diharapkan mampu mempercepat terciptanya perbaikan ekosistem investasi. “Pelaku usaha akan memberikan masukan hal-hal apa yang selama ini menghambat dan membutuhkan perbaikan,” ujar Shinta, Minggu.

Dia pun yakin dengan terciptanya penggabungan UU akan mampu mendobrak masalah yang selama ini menghambat masuknya investasi di Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang baik. Demi terciptanya ekosistem yang mendukung masuknya investasi, Shinta menegaskan akan mendorong dan mengawasi RUU tersebut mulai dari proses pembuatan sampai dengan disahkan. 

 

SB/uyo/ers/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment