Perlu Reformasi Total untuk Pangkas Impor Pangan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Kebijakan Pangan I Pembangunan Substitusi Impor Dukung Penciptaan Lapangan Kerja

Perlu Reformasi Total untuk Pangkas Impor Pangan

Perlu Reformasi Total untuk Pangkas Impor Pangan

Foto : Sumber: Kementerian Pertanian - Litbang KJ/and *perkiraan
A   A   A   Pengaturan Font

>> Program pangan murah dengan cara impor akan hancurkan pertanian RI.

>> Perlu gerakan bersama untuk kembali mengutamakan produk pangan lokal.

JAKARTA – Pemerintah dinilai perlu melakukan reformasi total kebijakan di bidang pangan dan sektor pertanian agar kebergantungan pada impor pa­ngan, yang mencapai 15 miliar dollar AS setahun, tidak semakin memberatkan anggaran negara.

“Harus ada reformasi kebijakan per­tanian secara umum, bukan sekadar tambah ini, tambah itu, poles sini, poles situ. Harus benar-benar reformasi total, sebab kebijakan sebelumnya gagal to­tal,” tegas Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi An­dreas Santosa, di Jakarta, Minggu (8/12).

Menurut dia, produksi padi selama 17 tahun cenderung stagnan dan pening­katan produksi hanya satu persen di ba­wah pertumbuhan penduduk. “Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbu­hanya di bawah satu persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhan penduduk. Bukan hanya itu, impor komoditas per­tanian saat ini sudah mencapai 28,7 juta ton,” ungkap Andreas.

Dia menjelaskan selama ini pertani­an itu ditempatkan pada posisi mendu­kung sektor industri dan jasa. Akibatnya, harga berbagai produk pertanian atau harga yang dihasilkan petani ditekan se­demikian rupa sehingga masyarakat di luar pertanian bisa mendapatkan harga pangan yang terjangkau.

“Intervensi pemerintah ketika harga tinggi dan segala macamnya dengan cara impor menyebabkan pertanian ter­pinggirkan. Ini dilakukan untuk men­jamin bahwa masyarakat di luar peta­ni bisa mendapatkan pangan dengan harga yang murah. Program pangan murah ini yang akan menghancurkan pertanian Indonesia,” tegas dia.

Sebelumnya, sejumlah kalangan me­ngatakan untuk menghentikan kebiasa­an menumpuk utang untuk impor bahan pangan, pemerintah perlu menggalak­kan industri substitusi impor pangan.

Untuk itu, pemerintah bersama swas­ta dan perguruan tinggi mesti bersinergi mendorong kenaikan produktivitas per­tanian pangan nasional, sehingga bisa mendukung substitusi impor, sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan.

“Substitusi impor pangan ini sebenar­nya mudah karena pelaku produksinya masih banyak, tanah banyak, cuma perlu dukungan political will berupa insentif fiskal maupun moneter,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, akhir pekan lalu.

Pengembangan substitusi impor pa­ngan berpotensi mengangkat perekono­mian desa yang selama ini menjadi ba­sis kemiskinan. Sebab, program tersebut mendorong penciptaan lapangan kerja di perdesaan.

Sulit Mengejar

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerak­yatan UGM, Yogyakarta, Awan Santosa, menegaskan tidak berkembangnya pro­gram substitusi impor pangan karena masih banyak mafia impor pangan yang menghendaki impor pangan terus di­lakukan kendati menguras devisa negara.

Akibatnya, pemerintah sulit menge­jar target kemandirian pangan. Padahal, banyak pilihan kebijakan yang sebenar­nya bisa didorong.

“Misalnya, gerakan bersama untuk kembali mengutamakan pangan lokal melalui revitalisasi pertanian multikul­tur sebagai basis diversifikasi pangan dan peningkatan produksi pangan lo­kal,” jelas dia.

Awan menambahkan, sambil men­dorong pertanian multikultur, pada saat yang sama pemerintah juga perlu me­dorong demokratisasi tata niaga pangan melalui penguatan koperasi tani. Tu­juannya, agar perekonomian petani le­bih tertata sehingga bisa tumbuh pesat. “Dengan penguatan koperasi tani, sek­tor pangan tidak lagi menjadi arena per­buruan rente para importir atau mafia pangan,” tutup Awan.

Pengamat pertanian dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Surabaya, Zainal Abidin, mengatakan substitusi impor adalah soal meningkatkan produksi domestik untuk menggantikan impor.

“Penyebab utama kegagalan mening­katkan produksi karena produsen atau petani kita selalu terganggu oleh harga pangan impor yang murah,” jelasnya.

Zainal menjelaskan harga impor bisa lebih rendah karena petani negara eks­portir jauh lebih efesien memanfaatkan teknologi pertanian terbaru. Selain itu, mereka juga disubsidi oleh pemerintah­nya. “Sebaliknya, petani kita dibiarkan bersaing tanpa subsidi dan dukungan pe­merintah. Bahkan, ditekan dengan kebi­jakan harga yang lebih rendah dari biaya produksi,” papar dia. SB/uyo/ers/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment