Koran Jakarta | May 22 2019
No Comments
Evaluasi Pemilu - Pemungutan Suara dengan E-Voting Sebaiknya Diterapkan

Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

Foto : Koran Jakarta/M Fachri
Pengaduan Korban pemilu - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI M. Din Syamsuddin (kanan) bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 bertemu dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo (ketiga dari kanan), di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5). Mereka meminta DPR untuk melakukan investigasi terkait korban tragedi Pemilu 2019 yang sudah mencapai 600 orang tewas dan 4.000 menderita sakit.
A   A   A   Pengaturan Font
Pengalaman Pemilu serentak 17 April lalu memberi banyak pelajarn berharga. Ternyata, sistem serentak berimplikasi jatuhny korban petugas pemilu dalam jumlah besar.

 

JAKARTA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR RI untuk segera menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian untuk mencari tahu lebih detail terkait banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia, sehingga bisa meminimalisir terjadinya berbagai teori konspirasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat. “Sebenarnya KPU maupun pemerintah dan DPR RI sudah mengantisipasi hal ini dengan membatasi jumlah pemilih per TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS.

Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih per TPS bisa mencapai 500. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan,” ujar Bamsoet di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).

Bamsoet menegaskan, agar semua pihak tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan Pemilu 2019, karenanya perbaikan mutlak dilakukan. Salah satu bentuk perbaikan adalah segera membahas wacana pemisahan antara Pileg dan Pilpres. “Penggabungan Pilpres dan Pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa bukan hanya bagi petugas KPPS, melainkan juga bagi kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya sedang ditinjau ulang untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres,” tutur Bamsoet.

Selain itu, politikus Partai Golkar ini juga menyarankan agar Bangsa Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting. Selain mengurangi beban kerja petugas, juga untuk menunjukan kepada dunia betapa bangsa kita sudah maju dan modern dalam penyelenggaraan Pemilu. Kendati demikian, Bamsoet menilai bahwa sistem rekrutmen petugas KPPS adalah hal yang paling penting untuk dibenahi.

“Tentu yang paling penting dilakukan adalah sistem rekrutmen petugas KPPS yang juga harus diperketat. Di seleksi dengan baik memperhatikan track record kesehatan calon petugas KPPS, sebab temuan IDI menyatakan mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki salah satu riwayat dari 13 penyakit kronis yang ada di Indonesia. Disamping ada juga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas,” terangnya.

Pemberian Asuransi

Dari Pemilu 2019 ini, Bamsoet melihat pentingnya pemberian asuransi bagi setiap petugas KPPS. Kemudian, pelatihan dan bimbingan teknis juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari, terutama menyangkut kesiapan mental dan psikologis. “Capek fisik kadang masih bisa diatasi, tapi jika sudah terkena tekanan psikologis karena semua pihak ingin menang. Itukah yang kadang kala sulit diatasi.

Tekanan maupun teror dari pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Pemilu pasti akan selalu ada,” tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menginginkan adanya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menginvestigasi penyebab meninggalnya sejumlah petugas pemilu yang menjadi korban. Hal itu diperlukan sebagai upaya yang lebih menyeluruh terhadap evaluasi penyelenggaraan Pemilu.

“Menurut saya perlu ada semacam Tim Pencari Fakta atau tim gabungan pencari fakta. Karena ini kan nyawa manusia yang sangat serius, satu orang saja harus diinvestigasi, apalagi sampai 600 orang,” ujarnya. Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, jika TGPF untuk melakukan investigasi tidak dilakukan, maka masyarakat akan bertanya terus menerus terkait kasus tersebut. Apalagi, terdapat kasus petugas pemilu yang mengalami muntah darah dan mengalami penyakit lainnya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment