Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Produk Legislasi

Prinsip Syariah Masuk RUU Perkoperasian

Prinsip Syariah Masuk RUU Perkoperasian

Foto : ISTIMEWA
BAHAS RUU PERKOPRRASIAN | Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga (kedua dari kanan) pada rapat kerja (Raker) pembahasan RUU tentang Perkoperasian, di Gedung DPR, Jakarta, akhir pekan lalu. Sebagian besar fraksi menilai poin-poin dalam RUU Perkoperasian sudah cukup baik dan telah memperhatikan jati diri dan prinsip-prinsip koperasi.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi VI DPR memutuskan menerima dan melanjutkan Rancangan Un­dang-Undang (RUU) Perkope­rasian ke pembahasan tingkat dua, yaitu Sidang Paripurna. Sebagian besar fraksi menilai poin-poin dalam RUU Perko­perasian sudah cukup baik dan telah memperhatikan jati diri dan prinsip-prinsip koperasi.

Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno, mengungkap­kan salah satu poin utama da­lam RUU yang disusun untuk menggantikan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah dimasukkannya prin­sip-prinsip syariah yang sudah banyak diterapkan koperasi di Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, pada UU perkoperasian lama tidak mencakup tentang prin­sip-prinsip perkoperasian sya­riah. “Jika RUU tidak segera disahkan, penyelenggaraan koperasi syariah tidak akan memiliki payung hukum,” kata Teguh dalam Rapat Kerja (Rak­er) pembahasan RUU Perkope­rasian di Gedung DPR, Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, pengesahan RUU Perkoperasian juga akan menguatkan sokoguru pereko­nomian nasional. Pemerintah nantinya akan mampu men­ghalau para renterir berkedok koperasi dan berlindung dalam topeng ekonomi kerakyatan. “Dengan begitu, koperasi yang beroperasi di masa mendatang adalah koperasi yang sehat, se­suai jati diri Indonesia berasas­kan kekeluargaan dan demo­krasi ekonomi,” ungkap Teguh.

Kendati demikian, Teguh mengakui masih terdapat be­berapa catatan yang digaris­bawahi Komisi VI terkait RUU Perkoperasian. Salah satu catatan adalah terkait keber­adaan Dewan Koperasi Indo­nesia (Dekopin) yang dianggap sebagai gerakan tunggal wadah gerakan koperasi.

Anggota Komisi VI, Nasim Khan, menambahkan, klausul itu menyalahi asas demokrasi karena memberi keistimewaan pada Dekopin yang berpotensi menghambat tumbuh kem­bangnya wadah gerakan kope­rasi lain.

Nasim juga tidak menyetu­jui adanya alokasi APBN dan APBD untuk gerakan koperasi karena tidak sesuai dengan asas kemandirian. Ia juga tidak setuju terkait pendirian kope­rasi yang harus melalui penyu­luhan dan rekomendasi peme­rintah.

Sementara itu, Ketua Panja RUU Perkoperasian, Inas Nas­rullah Zubir, menegaskan de­ngan adanya perubahan RUU tersebut diharapkan semakin memperkuat peran koperasi sebagai suatu badan usaha berbadan hukum di dalam sis­tem perekonomian Indonesia. “Dan dapat meningkatkan ke­sejahteraan dan kemakmuran anggota koperasi dan masyara­kat,” ujarnya.

Harus Matang

Sementara itu, Menteri Ko­perasi dan UKM, AAGN Pus­payoga, berharap DPR dapat membahas RUU Perkoperasian dengan sangat matang, sehing­ga tidak akan berujung pada gu­gatan ke Mahkamah Konstitusi.

“RUU ini memang harus di­sahkan jadi undang-undang. Di penghujung tugas saya, tentu saya sangat berkepentingan. Tapi, saya juga tidak ingin ini dibawa ke Mahkamah Konsti­tusi lagi,” tegasnya.

Puspayoga tidak berkebera­tan jika akhirnya RUU Perkope­rasian baru bisa disahkan pada periode selanjutnya. “Jadi, ja­ngan grusa-grusu. Yang pen­ting matang sempurna,” pung­kasnya. ruf/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment