Prolegnas Ambisius | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Prolegnas Ambisius

Prolegnas Ambisius

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Setiap akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selalu mengeluarkan daftar Rancangan Undang-undang (RUU) prioritas yang akan dibahas pada tahun berikutnya. Daftar itu menjadi acuan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang (UU) dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Untuk periode 2020–2024, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan 248 undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas). Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12). Dari 248 RUU tersebut, 50 di antaranya merupakan RUU prioritas 2020.

Dari 50 RUU Prioritas tahun 2020 tersebut terdapat empat RUU carry over, dengan rincian tiga RUU dari pemerintah yaitu RUU tentang Bea Materai, RUU tentang KUHP (RKUHP) dan RUU tentang Pemasyarakatan, serta satu RUU dari DPR yaitu RUU tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba.

Selain itu, ada empat RUU Omnibus Law yang masuk prolegnas prioritas 2020. Empat omnibus law itu yakni RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara. Paripurna pengesahan rencananya digelar Selasa (21/1).

Publik meragukan Dewan Perwakilan Rakyat bisa menyelesaikan 50 Rancangan Undang-Undang yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas prioritas 2020 itu. Seperti sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat selalu ingin terlihat banyak dalam perencanaan, tetapi sedikit dalam menorehkan hasil.

Dewan Perwakilan Rakyat enggan belajar dari evaluasi kinerja legislasi periode sebelumnya. Dewan Perwakilan Rakyat cenderung mengutamakan kuantitas dari pada kualitas. Apalagi jika melihat tantangan penyusunan RUU Omnibus Law yang hampir pasti tak akan mudah karena harus melacak sejumlah RUU terkait dan diselaraskan dalam satu undang-undang.

Dengan 50 RUU prioritas itu akan terjadi proses pembahasan yang tidak fokus dan kurang terarah. Dengan beban omnibus law menjadi prioritas, seharusnya tiap komisi fokus pada satu atau dua RUU saja.

Dalam catatan Koran Jakarta pada periode sebelumnya, yakni 2014–2019, Dewan Perwakilan Rakyat hanya menghasilkan 91 RUU dalam waktu lima tahun. Di antara 91 RUU tersebut, hanya 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015–2019, sisanya RUU Kumulatif.

Yang lebih memprihatinkan adalah produk legislasi yang dihasilkan itu tak sesuai dengan besarnya anggaran untuk membuat undang-undang. Anggaran untuk periode 2014–2019 adalah 5.739,3 Triliun rupiah.

Pada periode ini, target semakin meningkat. Adapun target Prolegnas periode ini (2020–2024) adalah 248 RUU Prolegnas dengan 50 prolegnas prioritas pada 2020. Target ini semakin tidak masuk akal untuk diselesaikan dengan hasil maksimal.

Prolegnas sudah seperti keranjang sampah yang menampung begitu banyak usulan. Semua usul ditampung tanpa bisa menjelaskan urgensi RUU itu. Akhirnya, prolegnas dari periode ke periode hanya menjadi pajangan. Sukur-sukur kalau bisa dibahas, tapi kalau tidak, yang penting dapat anggaran untuk prolegnas.

Ketika di akhir masa jabatan target tidak terpenuhi DPR berkilah bahwa mereka lebih menekankan aspek kualitas UU dibandingkan kuantitas, namun jangan lupa mereka sendiri pula yang menentukan target legislasi dalam prolegnas di awal masa jabatan. Jika sejak awal prioritas pada kualitas

seharusnya jumlah RUU yang ada dalam Prolegnas tidak perlu sebesar itu.
Yang lebih memprihatinkan adalah politik hukum DPR dalam pembentukan UU condong lebih fokus mengurus legislasi yang terkait dengan kepentingan dan bagi-bagi kuasa bagi anggota DPR sendiri. Sementara beberapa RUU yang penting bagi publik dan perlindungan HAM justru terabaikan.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment