RI Dinilai Gagal Urai Hambatan di Sektor Pertanian | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 26 2020
No Comments
Strategi Pembangunan I Pendirian Badan Pangan Sudah Terlambat Empat Tahun

RI Dinilai Gagal Urai Hambatan di Sektor Pertanian

RI Dinilai Gagal Urai Hambatan di Sektor Pertanian

Foto : Sumber: BPS – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

>> Pertumbuhan penduduk 1,5 persen, pertumbuhan kebutuhan pangan 3 persen.

>> Keragaman pangan yang berlimpah tidak pernah diolah, malah terus andalkan impor.

JAKARTA – Pertumbuhan produksi dan minimnya insentif di dunia perta­nian Indonesia dinilai menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengurai hambatan atau bottleneck dalam sektor pertanian.

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Dwijono Hadi Darwanto, mengatakan dunia pertanian Indonesia sangat rumit. Ini terutama ditandai oleh mismatch an­tara laju pertumbuhan penduduk dan kemampuan menyediakan pangan yang terus menurun.

“Rumit sekali pertanian kita karena masalah pangan tidak lepas dari pertam­bahan penduduk yang tinggi, tetapi ke­ragaman pangan tidak pernah terealisir sehingga impor makin tinggi,” jelas dia.

Dwijono menunjuk bottleneck pada ketersediaan lahan di satu sisi dan laju perkembangan agroindustri, terutama untuk pengolah bahan pangan. Pening­katan lahan relatif stagnan atau bahkan selalu berkurang, sedangkan agroin­dustri pangan lambat dan lebih banyak didasarkan pada terigu yang dipenuhi dengan impor. “Keragaman pangan yang berlimpah tidak pernah diolah, malah te­rus saja andalkan impor. Itu masalah uta­ma,” tandas dia, ketika dihubungi, Rabu (22/1).

Sebelumnya, pemerintah juga di­ingatkan soal tantangan kebutuhan pa­ngan Indonesia yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Apalagi di­perkirakan pada 2045, populasi pendu­duk Indonesia akan mencapai 350 juta orang. Artinya, kebutuhan pangan dibu­tuhkan terus-menerus, naik kira-kira 3 persen per tahun.

Indonesia mau tak mau harus me­ningkatkan kebutuhan pangan sesuai dengan pertumbuhan jumlah pendu­duk. Setidaknya, Indonesia harus siap meningkatkan kebutuhannya 3 persen setiap tahun, meskipun penduduk se­tiap tahun bertambah 1,5 persen.

Tantangan lain yang perlu diantisi­pasi Indonesia adalah perubahan pola konsumsi dan mengecilnya lahan akibat urbanisasi.

Sementara itu, Pengamat Pertanian, M Rum, mengatakan keragaman pangan juga memberikan kontribusi yang besar pada kecukupan pangan bagi Indonesia yang memiliki populasi relatif besar. Jika tidak tercapai, tentu impor pangan juga semakin meningkat seiring dengan pe­ningkatan penduduknya.

Pengamat Pertanian, M Rum, me­ngatakan untuk membangun dan me­majukan pertanian nasional, pemerin­tah bersama segenap pihak yang terlibat harus menjalankan strategi pengem­bangan pertanian yang terintegrasi.

Lebih dari itu, lanjut dia, pemerintah juga harus memiliki kebijakan makro per­tanian yang pro petani agar seluruh aspek yang telah dikerjakan membuahkan daya saing pertanian nasional yang kuat.

“Strategi kita itu harus terintegrasi dari hulu sampai hilir. Mulai aspek pengadaan sarana produksi ditangani dengan baik, ketersediaan pupuk dan pestisida dengan harga yang terjangku, jumlahnya cukup, dan datangnya tepat waktu,” papar M Rum.

Dia menambahkan aspek produksi perlu ditingkatkan dengan mengimple­mentasikan begitu banyak hasil-hasil riset dari perguruan tinggi dan lembaga penelitian hingga tingkat petani, karena selama ini banyak hasil riset yang sangat cemerlang, tapi baru sebatas dipubli­kasikan di jurnal.

Aspek distribusi komoditas atau pro­duk, lanjut dia, bagaimana bisa dipang­kas. Aspek pengolahan diutamakan menggunakan teknologi yang sesuai de­ngan kemampuan petani, yang sifatnya menyerap banyak tenaga kerja.

“Terakhir, kebijakan makro pemerin­tah, baik soal harga, kuota impor, harus mendukung dan melindungi petani, ka­rena kalau tidak akan percuma saja,” tu­kas M Rum

Sudah Terlambat

Sedangkan Anggota Komisi IV DPR, Slamet, menilai pembentukan Badan Pa­ngan Nasional yang merupakan amanat UU Pangan, menjadi solusi menuntas­kan karut-marut permasalahan sektor pangan. “Pembentukan Badan Pangan Nasional ini sudah lambat sekitar empat tahun, padahal dari segi aturan paling lambat dua tahun dari sejak diundang­kan,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak berkepentingan terkait siapa sosok yang akan menduduki jabatan di Badan Pangan Nasional tersebut.

Sebagaimana dikabarkan, Indonesia perlu melaksanakan gerakan nasional yang masif dalam upaya melepaskan diri dari kebergantungan impor pangan yang kini mencapai 13–15 miliar dollar AS se­tahun (182 triliun–210 triliun rupiah pada kurs 14.000 rupiah per dollar AS). SB/uyo/YK/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment