Koran Jakarta | October 22 2017
No Comments
Ledakan Populasi I Perencanaan dan Pelaksanaan APBN Perlu Disinkronkan

RI Mesti Waspadai Krisis Energi

RI Mesti Waspadai Krisis Energi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Konsumsi energi diperkirakan bakal meningkat hingga 41 persen pada 2035 ketika populasi dunia diperkirakan sekitar 11 miliar orang, sementara energi fosil bakal habis pada 2056.

Jakarta – Pemerintah perlu mewaspadai potensi krisis dunia di sektor energi, pangan dan air, seiring pertambahan jumlah penduduk yang sangat pesat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyinkronkan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien antara perencana dan implementasi program.

“Sinkronkan apa yang ada di APBN antara apa yang ada di perencanaan dengan pelaksanaan itu menjadi satu hal yang bisa diselaraskan sehingga efektivitas dari anggaran kita betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, di Jakarta, Senin (19/6).

Menurut dia, sinkronisasi tersebut penting mengingat saat ini dunia telah mengalami ledakan jumlah penduduk sehingga berisiko memunculkan ancaman krisis baik energi, pangan, maupun air. Taufik mencontohkan, konsumsi energi diperkirakan bakal meningkat hingga 41 persen pada 2035. Saat itu, peopulasi dunia diperkirakan sekitar 11 miliar orang.

Belum lagi dalam kelangkaan energi tersebut, lanjutnya, diperkirakan energi fosil bakal habis pada 2056 sehingga dunia juga dipastikan bakal beralih ke energi hayati. Untuk itu, ujar dia, Indonesia dapat terhindar dari krisis energi itu dengan melakukan transformasi kultural di seluruh lini baik itu ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.

Dia menegaskan, Indonesia sebagai negara penghasil energi hayati harus bisa menjawab tantangan tersebut dan bukannya menjadi korban dari kondisi di dunia.

Target Swasembada

Sebelumnya, lembaga Center of Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan target untuk mewujudkan swasembada pangan harus bisa realistis dan jangan sampai dipaksakan seperti dengan menghentikan impor pangan.

“Dengan adanya dampak perubahan iklim, buruknya kondisi jaringan irigasi, dan rendahnya minat generasi muda untuk bertani, agenda swasembada pangan ini sangatlah tidak realistis,” kata peneliti bidang Perdagangan CIPS Hizkia Respatadi, beberapa waktu lalu.

Menurut Hizkia, bila hal tersebut dipaksakan maka yang terjadi justru harga bahan pangan akan semakin mahal sehingga dinilai akan memberatkan masyarakat kurang mampu dan pra-sejahtera.

Pada kenyataannya, ujar dia, pemerintah harus menjawab tantangan untuk mencapai ketahanan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat, yang seharusnya memang menjadi fokus utama pemerintah.

Dia berpendapat, bila Presiden Joko Widodo melanjutkan rencananya untuk menghentikan impor bahan pangan paling lambat tahun 2019, masyarakat Indonesia akan berisiko untuk mengalami harga-harga yang tinggi, dan memberikan kesempatan bagi para kartel mengekspoitasi kebutuhan para konsumen.

“Jika tiba-tiba impor pangan dihentikan begitu saja, masyarakat akan berisiko mengalami kekurangan stok. Akibatnya, warga pra-sejahtera akan semakin sulit untuk membeli makanan dengan harga terjangkau,” ucapnya.

Untuk itu, ujar dia, salah satu cara untuk mengatasi tantangan itu adalah dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional dengan memberi peluang bagi para perusahan swasta yang memenuhi kualifikasi untuk turut aktif dalam melaksanakan pengadaan bahan pangan sehingga tercipta pasar yang lebih kompetitif.

Selain itu, masih menurut dia, praktik monopoli oleh pihak mana pun, termasuk BUMN, harus dihindari, apalagi untuk sektor strategis. mad/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment