Koran Jakarta | May 24 2018
No Comments
WAWANCARA

Robert Pakpahan

Robert Pakpahan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Saat ini, rasio pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN. Rasio pajak Indonesia hanya 10,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Bila dibandingkan dengan negara ASEAN ini terendah.

Melihat hal tersebut, saat ini pemerintah tengah melakukan reformasi perpajakan secara total agar dapat menjangkau lebih luas potensi pajak yang ada. Pemerintah akan fokus memperbaiki peraturan, sumber daya manusia, organisasi, sistem teknologi informasi, dan proses bisnis. Dengan begitu, nanti bisa dilihat suatu badan pajak yang lebih profesional.

Reformasi perpajakan di Indonesia sangat penting dilakukan oleh pemerintah, terlebih reformasi perpajakan, telah masuk dalam Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ada beberapa kebijakan pajak, perlu diperluas lebih dari satu strategi penerimaan.

Pada tahun 2018 ini, pemerintah telah mematok target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 20 persen dari realisasi 2017 sebesar 1.147 triliun rupiah menjadi 1.424 triliun rupiah. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah tetap menjalankan kebijakan-kebijakan sektor fiskal yang dapat mendorong perekonomian nasional.

Dalam situasi menghadapi tantangan yang tidak ringan di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) itulah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Robert dilantik pada tanggal 30 November 2017 menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang sudah memasuki masa pensiun.

Robert bukanlah orang baru di dunia perpajakan. Sebelum berkecimpung dalam urusan utang, Robert dulu bagian dari Ditjen Pajak. Untuk mengetahui apa yang akan dilakukan dalam mereformasi perpajakan secara total, wartawan Koran Jakarta, Achmad, berkesempatan mewawancarai Dirjen Pajak, Robert Pakpahan, dalam beberapa kesempatan di Jakarta, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Adakah arahan khusus yang harus Anda laksanakan sebagai pejabat baru di Dirjen Pajak?

Saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Ini merupakan amanah yang penuh tantangan bagi saya. Pasti akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Menkeu sudah memberikan arahan cukup spesifik.

Bagaimana dengan rencana Anda ke depan?

Untuk rencana jangka panjang, kami akan membangun sistem perpajakan yang lebih kredibel dan membangun tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik. Ini penting supaya wajib pajak patuh kepada pajak, tidak sulit pengawasannya karena lebih transparan. Kami akan coba lihat program reformasi yang ada, mana yang menyangkut proses bisnis yang bisa kami perbaiki sehingga bagaimana kantor pajak itu bekerja dengan baik.

Dengan begitu, wajib pajak, khususnya lebih mudah untuk patuh. Kami mengedepankan pelayanan. Itu yang akan kami coba deteksi di dalam bekerja juga dengan business process yang ada agar lebih efisien dan efektif.

Menkeu berpesan peraturan yang ada akan dicek. Kan sudah ada beberapa perundangan yang diusulkan, UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tarif pajak penghasilan itu akan kami teruskan. Perbaikan di peraturan akan kami teruskan sistem informasi.

Tadi dipesankan supaya diperbaiki. Itu sudah lama dicoba diperbaiki memang sudah ada banyak improvement di sistem informasi Ditjen Pajak, tapi kita tahu sistem informasi menjadi amanat sentral dalam keberhasilan menentukan pemungutan. Pajak dengan jumlah wajib pajak yang banyak di atas 30 juta, jumlah informasi jadi semakin banyak.

Khusus untuk tahun 2018 bagaimana mengejar target yang ditetapkan?

Kami tentu memiliki strategi khusus untuk mengejar target penerimaan pajak sebesar 1.423,9 triliun rupiah. Strategi untuk mengejar target tersebut dilakukan dengan lebih memanfaatkan data. Karena itu, pada tahun 2018 ini memiliki momentum yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Jadi lebih berkualitas saja, pemanfaatan data harus baik, dijaga rahasianya, akuntabilitas, penggunaan data harus ada. Karena sekali lagi, pada tahun 2018 adalah momentum yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Kenapa tahun 2018 memiliki momentum lebih baik. Momentum apa itu?

Momentum yang lebih baik tersebut disebabkan menurut Menkeu telah banyak hal yang dipersiapkan sejak 2016–2017, seperti, tax amnesty yang menambah basis data wajib pajak dan Automatic Exchange of Infromation (AEoI).

Selain itu, juga kondisi ekonomi yang lebih bagus di 2018 harus dimanfaatkan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kualitas bagi Ditjen Pajak yang lebih baik lagi. Ekonominya juga hopefully, lebih bagus. Jadi, kami harus manfaatkan momentum tersebut. Jadi, itu diingatkan supaya kita lakukan benchmarking kualitas pelayanan dan pengawasan lebih baik lagi.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, Ditjen Pajak menjalin kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apa alasannya perlu menggandeng KPK?

Sebenarnya sudah satu tahun atau malah dua tahun. Ini sudah dimulai ada tim bersama melakukan analisa-analisa di sektor-sektor tertentu. Kami mau intensifkan sehingga kami harap dengan kerja sama ini, tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia meningkat.

Saat ini, KPK mempunyai sejumlah kajian terkait dengan perpajakan di Indonesia. KPK juga banyak memiliki informasi dan mempunyai hasil-hasil penelitian yang cukup bagus. Semua itu bisa berguna kami pakai untuk peningkatan kepatuhan perpajakan di Indonesia.

Apakah akan ada kebijakan baru terkait perpajakan?

Tidak ada kebijakan besar terkait perpajakan di tahun 2018. Kebijakan baru kemungkinan hanya terkait perubahan tarif pajak untuk usaha kecil menengah (UKM). Tentunya itu, karena kami melihat 2018 adalah tahun politik. Menyadari hal itu, tidak ada big policy di tahun 2018 dalam hal perpajakan.

Menghadapi tantangan yang tidak ringan di tahun 2018, adakah pesan untuk pegawai Ditjen Pajak?

Kami hanya akan melakukan tugas seperti biasa sesuai ketentuan yang ada. Namun, tugas bakal dikerjakan dengan berkualitas. Apalagi, kami sudah tahu cara pemetaan wajib pajak.

Soal kebijakan baru tarif pajak di atas bisa diperjelas?

Tarif kemungkinan hanya akan dilakukan untuk pajak UKM melalui revisi peraturan pemerintah (PP). Tarifnya mungkin diturunkan.

Soal Undang-Undang KUP apakah akan dilanjutkan pembahasannya?

Kami akan membahas lebih lanjut, soal revisi Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan (KUP). Itu akan kami bahas. Sementara itu, tarif pajak penghasilan (PPh) masih mengikuti UU PPh yang ada. Sebab, kajian mengenai perubahan tarif masih dilakukan di parlemen. Kemungkinan kajian bakal berlangsung lama.

Soal kebijakan baru pada tahun 2018, Automatic Exchange of Information (AEoI), sudah siapkah Ditjen Pajak menerapkan?

Ya, di tahun 2018 ini bakal ada penerapan kebijakan pertukaran informasi secara otomatis (Automatic Exchange of Information/ AEoI) terkait pajak. AEoI di domestik untuk rekening di atas satu miliar rupiah bakal diterapkan mulai April, dan AEoI internasional pada September.

AEoI ini untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Modal utamanya adalah basis data hasil program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sudah lewat dan informasi keuangan dari hasil penerapan AEoI. Kebijakan pertukaran data secara otomatis dapat meningkatkan basis pajak sekaligus mencegah praktik penghindaran pajak dari erosi perpajakan yang dikenal dengan base erotion on profit shifting.

Dengan semua program yang akan dijalankan, apakah Anda cukup optimistis dengan penerimaan pajak tahun ini?

Pada tahun ini, penerimaan pajak ditargetkan sebesar 1.423,9 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik sekitar 24 persen dari realisasi tahun lalu yang sebesar 1.147,5 triliun rupiah. Jika mengacu pada realisasi tahun lalu, kontributor terbesar bagi penerimaan pajak yaitu dari sektor industri pengolahan (31,8 persen), perdagangan (19,3 persen), dan jasa keuangan (14 persen).

Sektor apa saja penyumbang terbesar pajak kita?

Industri pengolahan menjadi sektor usaha yang paling besar memberikan kontribusi pendapatan pajak tahun 2017. Jumahnya itu sampai 31,8 persen. Di urutan kedua adalah kontribusi dari sektor perdagangan yang mencapai 19,3 persen. Diikuti sektor jasa keuangan yang menyumbang 14 persen. Ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan dan perdagangan mengalami pertumbuhan, masing-masing tumbuh 17,1 persen dan 22,9 persen.

Sementara itu, penerimaan pajak dari sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tertinggi sepanjang 2017. Meskipun pada tahun 2016 pertumbuhan pajak sektor tersebut minus 28,1 persen, namun pada tahun 2017 mampu meningkat hingga 39,3 persen.

Walaupun tahun lalu pertambangan hanya memberikan kontribusi sekitar 5,3 persen terhadap penerimaan pajak 2017, tapi ini kemajuan luar biasa. Salah satu penyebab naiknya sumbangan pajak dari sektor itu adalah harga komoditas yang sedang naik.

Selain sektor pertambangan, sektor pertanian juga mencatat peningkatan sumbangsih pajak yang besar pada tahun lalu, yakni 27,6 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhannya juga tercatat negatif dengan minus 21,4 persen. Walaupun kontribusi sektor pertanian di tahun 2017 yang terkecil, hanya 1,7 persen, namun pertumbuhannya cukup menggembirakan.

Bagaimana dengan soal pajak e-commerce?

Aturannya masih digodok. Tunggu saja.

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment