Saksi Beri Rp50 Juta ke Staf Gubernur Kepri | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Dugaan Penyuapan | Uang Diberikan agar Permohonan Izin Dapat Terbit

Saksi Beri Rp50 Juta ke Staf Gubernur Kepri

Saksi Beri Rp50 Juta ke Staf Gubernur Kepri

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Masyarakat hendaknya aktif mengawasi proses keluarnya perizinan agar dapat membantu mencegah terjadinya penyuapan yang melibatkan pejabat di daerah.

 

JAKARTA - Karyawan PT Damai Eco Wisata, Hendrik Tan Sandi mengaku memberikan uang 50 juta rupiah kepada staf atau bawahan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) 2016-2021, Nurdin Basirun. Uang tersebut diberikan untuk biaya proses permohonan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di pesisir dan pengairan laut seluas 200 hektare.

“Kalau tidak salah sebanyak 50 juta rupiah. Itu dimintakan Pak Budi pada saat kami mengajukan perizinan, katanya ini untuk biaya pengurusan izin dari awal sampai akhir,” ujar Hendrik, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/1).

Hendrik menjadi saksi untuk Nurdin Basirun yang didakwa menerima suap sebesar 45 juta rupiah, 11 ribu dollar Singapura terkait izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Kepri dan menerima gratifikasi sebesar 4.228.500.000 rupiah yang berasal dari pengusaha dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri.

Dalam kesaksiannya, Hendrik mengatakan uang itu diberikan kepada Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, untuk biaya proses pengurusan perizinan, mulai dari akomodasi, transportasi, survei, hingga pembuatan peta.

Hendrik mengatakan uang tersebut harus diberikan agar proses permohonan izin yang diminta dapat terbit. “Setelah saya memberikan biaya, izinnya baru dikeluarkan. Kalau saya tidak memberikan, izinnya tidak diberikan ke saya,” kata dia.

Pinjam Uang

Selain uang 50 juta rupiah, Hendrik menyebut bahwa Budi juga pernah meminjam uang sebesar 15 juta rupiah untuk keperluan pribadi. “Pada saat proses pengurusan, beliau menyatakan ada kebutuhan pribadi, beliau minta pinjaman,” ujar Hendrik.

Lebih lanjut Hendrik mengatakan permohanan izin itu dimaksudkan untuk pembangunan wisata olahraga air, budi daya ikan, dan vila terapung oleh perusahaan tempat dia bekerja.

Nudin Basirun didakwa telah menerima uang sebesar 45 juta rupiah, 5.000 dollar Amerika Serikat (AS), dan 6.000 dollar AS melalui Edy Sofyan dan Budy Hartono yang bersumber dari Kock Meng, Johanes Kodrat, dan Abu Bakar. Edy Sofyan merupakan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri. Sedangkan Budy Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri.

Uang tersebut diberikan agar Nurdin selaku Gubernur Kepri menandatangani Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut tanggal 7 Mei 2019 di lokasi lahan laut Piayu Laut, Piayu Batam atas nama pemohon Kock Meng seluas 6,2 hektare. Selanjutnya, Surat Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut tanggal 31 Mei 2019 di Pelabuhan Sijantung Jembatan Lima atas nama pemohon Abu Bakar seluas 10,2 hektare.

Kemudian Nurdin berencana memasukkan kedua izin prinsip tersebut ke dalam daftar Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Atas perbuatannya, Nurdin didakwa berdasarkan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. ola/N-3 eko/Ant/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment