Sanksi PBB Mulai Dirasakan Pelaku Bisnis | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 23 2017
No Comments
Konflik Semenanjung Korea

Sanksi PBB Mulai Dirasakan Pelaku Bisnis

Sanksi PBB Mulai Dirasakan Pelaku Bisnis

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

DANDONG – Perekonomian Korea Utara (Korut) mulai memperlihatkan tanda-tanda melambat menyusul mulai diberlakukannya sanksi-sanksi baru yang disahkan Dewan Keamanan PBB pada Senin (11/9) lalu. Penjualan minyak mentah dari Tiongkok ke Korut pun mulai tertatih-tatih.

Diantara sanksi baru yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB adalah seluruh anggota PBB tidak boleh melakukan ekspor tekstil dari Korut dan tidak boleh mensuplai minyak ke negara itu. Tekstil merupakan salah satu pemasukan paling krusial bagi Korut dari luar negeri.

Para pedagang asal Tiongkok yang berjualan di dekat area perbatasan Tiongkok-Korut dan para pembeli dari Korut sekarang sudah berkurang banyak. Sebelumnya, PBB menerbitkan sanksi melarang ekspor komoditas dari Korut, seperti seafood dan batu bara sehingga sanksi baru PBB yang dijatuhkan Senin kemarin, semakin memperparah keadaan.

“Pabrik kami di Korut akan segera bangkrut. Jika mereka tidak membayar, ya kami tidak akan memberikan mereka makanan gratis,” keluh seorang pengusaha asal Tiongkok di Dandong yang tidak mau dipublikasi identitasnya. Pengusaha lain dari bidang otomotif mengatakan aktivitas perdagangan di wilayah perbatasan terciderai dalam beberapa tahun terakhir. Sanksi- sanksi telah melumpuhkan kemampuan bisnis Korut dan melemahkan mata uang negara terhadap perdagangan.

“Pada bulan lalu, penjualan sangat buruk. Saya hanya menjual sebuah kendaraan. Padahal pada Agustus tahun lalu, saya menjual sekitar 10 kendaraan dan saya rasa kondisi saat ini sangat buruk,” kata pedagang asal Tiongkok yang enggan menyebutkan identitasnya.

Langkah Kecil

Terkait sanksi ekonomi terhadap Korut, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Senin (11/9) mengatakan sanksi-sanksi baru yang disepakati dengan suara bulat oleh ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB, hanyalah sebuah langkah kecil terhadap sebuah upaya besar untuk mengendalikan program nuklir dan misil Pyongyang. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan resolusi-resolusi yang dijatuhkan kepada Korut adalah pelanggaran terhadap hak untuk mempertahankan diri dan sepenuhnya ditujukan untuk mencekik pemerintah Korut dan masyarakatnya melalui blokade ekonomi dalam skala besar-besaran.

“Korut akan melipat gandakan upayanya untuk meningkatkan kekuatan dalam melindungi kedaulatan negara, hak eksistensi serta melanggengkan perdamaian di kawasan,” demikian keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Korut seperti dikutip kantor berita KCNA.

Sementara itu, Han Tae Song, Duta Besar Korut untuk PBB, mengatakan pemerintah Korut siap menerapkan sebuah cara baru, yang akan membuat AS mengalami penderitaan besar yang belum pernah dialami negara itu dalam sejarahnya.

Surat kabar Rodong Sinmun dalam pemberitaannya menuding pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah menjadi boneka Washington DC karena telah mendukung AS untuk mengamandemen hubungan bilateral AS-Korsel saat ini hingga memungkinkan Seoul mengerahkan hulu ledak tak terbatas pada misil-misilnya. uci/Rtr/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment