Sebanyak 73 PNS Telah Dipecat dengan Tidak Hormat | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 24 2020
No Comments
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, Terkait Pelanggaran yang Dilakukan Pegawai Negeri Sipil

Sebanyak 73 PNS Telah Dipecat dengan Tidak Hormat

Sebanyak 73 PNS Telah Dipecat dengan Tidak Hormat

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) menggelar sidang pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (7/1).

 

Sidang dipimpin langsung Ketua BAPEK yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo.Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan untuk mewawan­carai Menpan RB, Tjahjo Kumolo. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang dibahas dalam Sidang BAPEK?

Ya, hari Selasa (7/1), saya selaku Ketua BAPEK memimpin sidang ter­hadap 83 Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN pada kementerian, lem­baga, maupun pemerintah daerah.

Mereka yang disidang melaku­kan pelanggaran apa?

Ya mereka yang disidang karena dianggap melanggar peraturan disiplin PNS.

Lalu hasilnya bagaimana, apakah 83 PNS atau ASN ini semuanya diberi sanksi?

Dalam sidang tersebut telah diputuskan bahwa sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pember­hentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).

Sisanya bagaimana?

Kemudian terdapat ada delapan pegawai atau PNS yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun. Kemudian juga ada dua orang PNS atau ASN yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun.

Apa saja pelanggaran yang dilakukan para PNS itu?

Dari jumlah PNS yang disidang tersebut, sebanyak 49 pegawai tersandung pelanggaran tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Pelang­garan lain di antaranya seperti penyalah­gunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang, calo CPNS, penyalahgunaan wewenang, hingga gratifikasi.

Sanksi tegas akan diberikan kepada PNS yang melakukan pelanggaran?

Pasti, sanksi tegas pasti akan kami berikan terutama terhadap pegawai yang terjerat kasus nar­koba, serta penipuan atau kasus calo CPNS.

Kasus penyalahgunaan nar­koba ada beberapa kasus?

Kasus penyalahgunaan narkoti­ka. Untuk kasus ini tercatat ada 6 kasus. Kasus lainnya, penyalah­gunaan wewenang. Tercatat ada 4 kasus. Kemudian kasus asusila ada 3 kasus. Kasus Calo CPNS, tercatat ada 2 kasus. Kasus pemalsuan sertifikat ada 1 kasus. Dan ka­sus melepas­kan tahanan ada 1 kasus.

Sementara kasus yang terkait dengan pelanggaran PP Nomor 53 Tahun 2010 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990, tercatat ada 98 kasus. Kemudian, untuk kasus sisa beban tugas sampai dengan saat ini ada 158 kasus. Rinciannya adalah sebagai berikut, yang sudah siap sidang sebanyak 83 kasus yang tadi disidangkan. Kemudian, kasus yang masuk tahap minta tanggapan atau bahan ada 67 kasus. Dan yang telah lengkap atau dalam proses sidang kecil ada 8 kasus dan yang sudah masuk siap pra sidang.

Untuk kasus ASN yang menerima gratifikasi ada beberapa kasus?

ASN yang menerima hadiah atau gratifikasi ada 6 kasus.

Kalau PNS yang melakukan pungutan liar, ada berapa kasus?

Yang melakukan pungutan liar tercatat ada 3 kasus.

Kabarnya ada juga kasus PNS yang mencatut Hakim Agung?

Ya, yang mencatut nama Hakim Agung ada 1 kasus.

Ada pesan khusus dari Anda untuk anggota BAPEK?

Ya saya sebagai Menpan RB dan Ketua BAPEK berpesan kepada para anggota BAPEK agar tetap berpegang pada tiga pertimbangan, yaitu kepada putusan pimpinan, pengaduan-pengaduan para pihak dan putusan pengadilan.

Dan beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang. Perlu saya tegaskan juga anggota BAPEK dalam menyidangkan kasus tentunya selalu konsisten dan objektif sehingga menutup peluang terjadinya penggugatan baik. agus supriyatna/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment