Sekolah Lebih Leluasa Mengelola Dana BOS | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, Terkait Mekanisme Baru Penyaluran Dana BOS

Sekolah Lebih Leluasa Mengelola Dana BOS

Sekolah Lebih Leluasa Mengelola Dana BOS

Foto : ANTARA/APRILLIO AKBAR
A   A   A   Pengaturan Font

 

Meski begitu, dalam proses pengelolaannya mengalami banyak kendala mulai dari terlambatnya dana sampai ke seko­lah, pengelolaan dana yang tidak transparan, sampai proses pelaporan dana BOS tidak dilakukan semua sekolah yang menerima bantuan.

Pemerintah melalui tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendik­bud), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), beberapa waktu lalu meluncurkan proses pengelolaan dana BOS untuk tahun 2020. Tidak sedikit perubahan yang dilakukan terkait mekanisme pengelolaan dana BOS tersebut. Un­tuk mengupas hal-hal seputar BOS, Koran Jakarta menggali keterangan lebih dalam dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Berikut petikan wawancaranya.

Apa saja perubahan dalam pen­gelolaan dana BOS tahun 2020?

Uang BOS sebelumnya di tahun 2019 itu ditransfer langsung dari Kemenkeu kepada pemerintah daerah maupun dinas. Baru, dari situ ditransfer ke masing-masing sekolah. Sekarang langsung ke sekolah karena kami juga ingin fokus pada end user-nya.

Selain itu, yang sebelumnya empat kali setahun, kita ubah jadi tiga kali setahun sehingga pelapo­rannya lebih simpel dan sederhana. Jadi ini mempercepat proses peneri­maan.

Benarkah skema baru ini lebih fleksibel?

Penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibili­tas. Kita ingin memberikan ke­merdekaan kepada kepala sekolah dan sekolah untuk menjadi lebih baik. Kebutuhan sekolah itu sangat berbeda dari satu sekolah ke lainnya.

Apa kepala sekolah sudah siap mengelola dana ini?

Dengan memberikan fleksibili­tas dan kebebasan kepala sekolah menentukan apa yang ingin dibi­ayai bahwa peraturan yang lebih akurat. Justru dalam pengelolaan dana BOS sebelumnya, banyak kasus kepala sekolah mengga­daikan barang berharga bahkan rapat dengan orang tua untuk melakukan pinjaman karena dana BOS ini lama sekali pencairannya.

Pagu guru honorer hingga 50 persen apa tidak bertentangan dengan kebijakan sebelumnya?

Tidak. Karena tidak ada kebi­jakannya. Kita akan mengeluarkan peraturan kalau ada kebijakan bah­wa guru honorer tanggung jawab daerah memang iya, tapi kenyata­annya selama ini masih saja tetap tidak ada dukungan. Penekannya ini bukan solusi untuk guru hon­orer, tapi langkah pertama. Kami dari kementerian harus ada rasa tanggung jawab terhadap berbagai macam guru honorer yang layak.

Apa ada kriteria bagi guru honorer penerima BOS?

Pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan per­syaratan yaitu guru yang bersang­kutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Selain itu, guru honorer tersebut belum memiliki sertifikasi pendidik dan serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019. Kepala Sekolah juga punya peran penting dalam penggunaan dana BOS se­cara keseluruhan termasuk dalam penentuan guru honorer yang perlu mendapatkan honor.

Bagaimana bentuk penga­wasan dana BOS?

Kami melakukan dua cara dalam pengawasan penggunaan dana BOS yaitu secara online dan sekolah ha­rus memasang pengumuman yang harus dipasang di papan sekolah. Tentu kami juga perlu bantuan dari masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Masyara­kat bisa menilai penggunaan dana BOS tersebut sehingga akan terjadi proses check and balance. Diharapkan partisipasi pelaporan dana BOS yang semula 53 persen menjadi 100 persen dengan adanya kelelua­saan ini. aden marup/AR-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment