Senat "Voting" Otoritas Perang | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 4 2020
No Comments
Politik AS l Demokrat Menggagas Resolusi demi Memulihkan Otoritas Kongres AS

Senat "Voting" Otoritas Perang

Senat

Foto : AFP/MANDEL NGAN
“Voting” Resolusi l Ketua pemimpin Senat dari kubu Demokrat, Chuck Schumer (tengah), saat memberikan penjelasan terkait voting Resolusi Otoritas Perang di Capitol Hill, Washington DC, Kamis (13/2). Resolusi ini bertujuan untuk mengekang kekuasaan presiden AS agar tak menyerang Iran atas inisiatif sendiri.
A   A   A   Pengaturan Font
Senat AS menggelar voting agar Presiden Trump tak memulai perang dengan Iran, karena pernyataan perang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Kongres.

 

WASHINGTON DC – Senat Amerika Serikat (AS) pada Kamis (13/2) akan menggelar pemu­ngutan suara untuk mengekang kekuasaan Presiden Donald Trump agar tak menyerang Iran atas inisiatif sendiri.

Tercatat ada 8 senator dari Partai Republik yang mendu­kung kubu Demokrat dalam Resolusi Otoritas Perang yang melarang adanya setiap aksi mi­liter terhadap Iran sebelum da­pat persetujuan lewat voting di Kongres.

“Senat secara tegas menyata­kan mayoritas senator tak meng­inginkan presiden memulai peperangan tanpa persetujuan Kongres,” kata pemimpin Senat dari kubu Demokrat, Chuck Schumer, usai memberikan suara.

Resolusi Otoritas Perang ini nantinya akan diserahkan ke DPR AS yang dikuasai Demokrat untuk disetujui. Namun Sama seperti halnya saat Kongres AS berupaya untuk mengakhiri sokongan AS terhadap Arab Saudi dalam serangan ke Yaman, Presiden Trump pun dipasti­kan akan mengeluarkan veto, apalagi jika tidak mendapat du­kungan dua per tiga mayoritas dari anggota parlemen.

Sebelum dilakukan pemu­ngutan suara, sebuah roket menghajar sebuah pangkalan Irak yang menampung pasukan AS setelah sebelumnya pada 27 Desember lalu seorang kon­traktor warga AS tewas. Pihak keamanan Irak maupun AS me­nyatakan tak ada korban dalam serangan itu.

Namun tewasnya seorang kontraktor telah menyulut ke­tegangan lebih intens sehingga Presiden Trump memerintah­kan serangan drone pada sebuah bandara di Baghdad yang me­newaskan Qassem Soleimani, seorang jenderal yang amat berkuasa di Iran.

Senator dari kubu Demokrat, Tim Kaine, menggagas Resolusi Otoritas Perang ini setelah ke­matian Soleimani. Kaine khawa­tir AS secara tergesa-gesa terli­bat dalam peperangan di Timur Tengah tanpa persetujuan me­lalui proses perdebatan terlebih dahulu.

Ketegangan antara AS dan Iran memanas sejak 2018 saat Presiden Trump menarik diri secara sepihak dari kesepakatan denuklirisasi Iran.

“Tujuan utama dari resolusi ini yaitu memulihkan otoritas Kongres untuk mendekralasi­kan perang seperti tertera dalam Konstitusi AS,” kata Kaine sem­bari mewanti-wanti konsekue­nsi yang amat serius jika me­ningkatkan konflik dengan Iran. “Memulai perang memerlukan debat dan pemungutan suara di Kongres. (Resolusi) ini bukanlah pengajuan yang kontroversial,” imbuh Kaine.

Pengecualian

Dalam resolusi juga terda­pat pengecualian yaitu jika AS bisa mempertahankan diri dari aksi serangan dari pihak musuh. Resolusi ini tak berlaku dalam aksi militer yang menyasar orga­nisasi teroris.

Soleimani adalah ketua dari pasukan elite Garda Revolusioner Islam Iran. Pemerintah AS pada tahun lalu menyatakan Garda Revolusioner Islam Iran sebagai sebuah kelompok teroris.

Oleh karena itu Senator Re­publikan bernama Jim Inhofe membantah bahwa Presiden Trump mencoba menyulut perang dengan Iran dan menya­takan pembunuhan Soleimani sebagai sebuah bela diri. “Tak ada perang dengan Iran. Se­rangan udara itu bukan perang. Menghukum Iran karena mem­bunuh warga AS pun bukan perang,” kata Inhofe. “Justru putusan Presiden Trump untuk menyingkirkan Soleimani me­nyebabkan perang bisa dihin­dari karena menegaskan pada Iran bahwa terorisme akan ada ganjarannya,” pungkas dia. ang/SB/AFP/I-1

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment