Sistem Kaderisasi di Internal Partai Politik Harus Diperbaiki | Koran Jakarta
Koran Jakarta | April 4 2020
No Comments
Revisi UU | Masa Jabatan Pengurus Parpol Mesti Dibatasi

Sistem Kaderisasi di Internal Partai Politik Harus Diperbaiki

Sistem Kaderisasi di Internal Partai Politik Harus Diperbaiki

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk mempersiapkan pemimpin nasional berintegritas dari kalangan partai politik maka di internal Parpol harus ada sistem kaderisasi yang baik.

 

JAKARTA - Dalam revisi Undang-undang tentang Partai Politik (UU Parpol) perlu dibahas secara mendetail peran Parpol dalam kaderisasi dan rekrutmen anggota. Hal ini mesti diwujudkan dalam upaya memperbaiki sistem kaderisasi Parpol agar menjadi lebih baik.

“Selama ini saya melihat bahwa Parpol belum melakukan kaderisasi secara baik sehingga tidak jarang Parpol mengalami krisis. Hal itu mengakibatkan krisis kader dalam pertarungan jabatan politik di tingkat daerah maupun pusat,” kata Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir kepada Koran Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Wempy, tak jarang pencalonan kepala daerah bukan berasal dari kader Parpol. Kader yang terpilih biasanya memiliki modal sosial dan modal finansial yang kuat. Akhirnya, Parpol tak mengindahkan kader dari Parpolnya sendiri.

Wempy mengatakan DPR perlu mempertimbangkan soal masa jabatan pengurus Parpol. Menurutnya, jabatan ketua Parpol perlu dibatasi maksimal dua periode. Dengan demikian, sirkulasi elite pada tubuh Parpol berjalan dengan sehat.

“Selama ini yang terjadi banyak pemimpin Parpol, baik dari pusat hingga ke daerah belum sepenuhnya menjalankan amanat reformasi. Saya yakin dengan adanya batasan periode kepemimpinan Parpol pada setiap levelnya maka dampak politik, sosial, dan ekonomi juga akan menyebar secara merata. Saat ini yang menikmati dampak kekuasaan Parpol hanya lingkaran tertentu dan sudah berjalan sekian lama,” ungkapnya.

Belum Terbuka Lebar

Terkait afirmasi kader perempuan dalam Parpol, Wempy melihat ruang bagi kader perempuan masih belum terbuka lebar. Oleh karena itu, dalam revisi UU Parpol perlu dipertimbangkan memasukkan afirmasi 30% kuota perempuan di Parlemen.

“Sebenarnya sudah ada contoh yang baik. Misalnya bagaimana tokoh perempuan seperti Megawati Soekarnoputri bisa memimpin salah satu partai terbesar di Indonesia. Mestinya partai lain juga bisa memberikan ruang yang sama. Kalau tidak sebagai ketua umum, kan masih ada banyak ruang yang bisa diberikan kepada kaum perempuan,” tukas Wempy.

Wempy berharap pendidikan politik dalam Parpol berjalan dengan baik agar kader parpol memahami betul sistem perpolitikan Indonesia. Sudah ada beberapa Parpol yang melakukan pendidikan politik bagi kadernya.

“Saya melihat PDIP sudah sangat sering melakukan sekolah politik bagi kadernya. Ini tentu sangat baik agar kader mempunyai wawasan baik untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan arah dan perjuangan partainya untuk kepentingan masyarakat. Selain PDIP, Nasdem juga melakukan sekolah kader yang terwadahi dalam Akademi Bela Negara,” tuturnya.

Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan maka pendanaan Parpol perlu didanai negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah akuntabilitas partai politik dalam mengelola anggaran tersebut.

“Saya yakin dengan adanya anggaran dari negara yang signifikan maka peluang untuk mengambil uang rakyat demi urusan partai akan berkurang,” tuturnya.

Sebelumnya, pengamat politik LIPI, Wasisto Rahardjo Jati mengatakan fungsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) pada Parpol perlu ditingkatkan.

Selama ini keberadaan keduanya hanya sebagai pelengkap administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, peningkatan fungsi ini harus dimasukkan dalam revisi UU tentang Parpol. “Selama ini peran pengurus Parpol di tingkat anak cabang itu kurang terdengar gemanya. Selama ini mereka hanya digunakan sebagai pelengkap administrasi partai saja. Namun, belum menunjukkan kerja ideologis,” kata Wasisto. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment