Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Rancangan KUHP

Sosialisasikan Pasal yang Timbulkan Polemik

Sosialisasikan Pasal yang Timbulkan Polemik

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Penunda pengesahan Ran­cangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) mesti dimanfaatkan peme­rintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan sosialisasi pasal-pasal yang menimbulkan polemik.

“Penundaan pengesahan RKUHP mesti jadi waktu yang tepat untuk melakukan so­sialisasi dan juga pendalaman terkait ma­teri-materi permasalahan dalam setiap pa­sal,” kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Ka­rus, saat dihubungi, Minggu (22/9).

Penunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rencananya akan diputuskan pada sidang paripurna DPR, Selasa (24/9). Diketahui, Pimpinan DPR akan menggelar rapat di Badan Musyawarah untuk menentukan RKUHP pada Senin (23/9).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo su­dah meminta agar pengesahan RKUHP di­tunda dan Ketua DPR, Bambang Soesatyo, memastikan menundanya karena telah ko­munikasi dengan beberapa pimpinan fraksi dan sepakat untuk mengkaji kembali apa yang sudah disampaikan oleh Presiden.

Lucius berharap, Presiden Jokowi untuk konsisten dengan membuka ruang guna meyakinkan DPR dan memastikan komu­nikasi politik dengan pimpinan fraksi agar menunda tahap pembicaraan tingkat II di paripurna.

“Inisiatif Presiden Jokowi harus berja­lan mengingat di pembicaraan tingkat satu di Komisi Pemerintah dan DPR sudah ber­sepakat. Menkumham harus diperintahkan secara jelas agar bisa mengeksekusi ke­inginan Jokowi,” ujarnya.

Oleh karena itu, walaupun Jokowi sudah menyatakan sikap untuk meminta penge­sahan RKUHP tidak dilakukan sekarang, Lucius mengimbau publik tidak boleh ter­lena. Menurut dia, publik harus mengawal pernyataan Presiden ini agar tidak terjadi kompromi di elite politik yang ingin memak­sakan RKUHP disahkan.

“Sikap Jokowi ini harus dikawal agar tak goyah di hadapan tawaran kompromi elite kekuasaan. Kita berharap konsistensi sikap yang sama bisa diperlihatkan Jokowi pada setiap proses pembuatan kebijakan. Jika DPR-nya sudah melupakan rakyat, kita tetap masih punya Presiden yang mendengarkan rakyat,” tandasnya. tri/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment