Substitusi Impor Pangan Butuh “Political Will” | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
Strategi Pembangunan I BUMN Mesti Pelopori Hilirisasi Pertanian

Substitusi Impor Pangan Butuh “Political Will”

Substitusi Impor Pangan Butuh “Political Will”

Foto : Sumber: Bank Indonesia – Litbang KJ/and - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font
Pemerintah bersama swasta dan perguruan tinggi perlu mengembangkan hilirisasi industri substitusi impor pertanian untuk pangkas impor pangan

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengata­kan guna menghentikan kebiasaan menumpuk utang untuk impor bahan pangan, yang terus meningkat hingga mencapai 15 miliar dollar AS setahun, pemerintah perlu menggalakkan industri substitusi impor pangan.

Untuk itu, pemerintah bersama swasta dan perguruan tinggi mesti bersinergi mendorong kenaikan produktivitas pertanian pangan na­sional, sehingga bisa mendukung program substitusi impor sekaligus mewujudkan kedau­latan pangan Indonesia.

“Substitusi impor pangan ini sebenarnya mudah karena pelaku produksinya masih ba­nyak, tanah banyak, cuma perlu dukungan political will berupa insentif fiskal maupun moneter,” kata Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Dwijono Hadi Darwanto, saat dihubungi Jumat (6/12).

Menurut dia, untuk menumbuhkan industri substitusi impor pemerintah perlu memasti­kan impor bisa dikurangi secara bertahap se­hingga memudahkan investor agroindustri un­tuk membuat perencanaan bisnis.

“Selain itu juga diperlukan kontribusi BUMN untuk mengurus hilirisasi pertanian yang ma­sih gagal dilakukan swasta,” imbuh Dwijono.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari Uni­versitas Airlangga, Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, meminta pemerintah menghentikan kebiasaan menumpuk utang untuk kegiatan nonproduktif, seperti impor bahan pangan, dan membayar bunga berbunga obligasi reka­pitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sudah berlang­sung selama belasan tahun.

Menurut dia, selama pemerintah mem­pertahankan perilaku tidak produktif dalam menggunakan pinjaman, maka Indonesia akan sulit keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah-bawah (lower-middle income trap).

“Bahkan bisa lebih buruk lagi, Indonesia justru berpotensi jatuh dalam jebakan utang atau debt trap. Gali lubang tutup lubang. Kita harus menarik utang baru untuk membayar ke­wajiban utang lama,” papar dia, Kamis (5/12).

Suroso menilai pembayaran bunga obli­gasi rekap selain tidak produktif juga tidak se­hat bagi keuangan negara. Sebab, pemerintah menjadi tidak leluasa menggunakan anggaran untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.

Dia pun menyatakan impor bahan pangan Indonesia termasuk tinggi, misalnya tepung terigu mencapai empat miliar dollar AS setahun, dan gula sekitar dua miliar dollar AS setahun.

“Harus ada langkah darurat mendorong substitusi impor agar ekonomi kita tidak makin terkuras. Pemerintah harus memperkuat daya saing dalam negeri, jangan justru diperlemah dengan membuka keran impor selebar-leb­arnya,” tukas dia.

Belum Kuat

Sementara itu, Rektor UGM, Panut Mulyono, mengatakan pemerintah bersama industri swas­ta dan perguruan tinggi perlu mengembang­kan hilirisasi substitusi impor pertanian, untuk mengatasi impor pangan yang semakin tinggi.

“Kita sebetulnya punya banyak potensi di bidang agro, di bidang pertanian, tapi kenyata­annya belum menjadi bangsa yang kuat di bi­dang agro. Masih banyak produk-produk yang kita datangkan dari luar negeri,” ujar dia.

Panut mengharapkan dengan sinergi peneliti dari kalangan kampus, pemerintah sebagai pem­buat kebijakan, dan industri dapat mewujudkan industrialisasi dan hilirisasi substitusi impor.

Dia menambahkan sinergi juga bisa di­lakukan dengan BUMN, karena dengan fungsi strategisnya justru BUMN bersama stakehold­er harus memelopori untuk menyasar pro­duk-produk pertanian substitusi impor yang bisa dihilirkan. “Syukur-syukur juga mengem­bangkan produk lain yang punya potensi, un­tuk diekspor,” kata Panut, di Surabaya.

Secara terpisah, pengamat ekonomi Univer­sitas Indonesia, Berly Martawardaya, meminta pemerintah untuk lebih serius lagi mengurangi impor pangan, guna menghentikan penum­pukan utang negara. Menurut dia, untuk me­ngurangi kebutuhan beras, perlu pendekatan baru soal makanan pokok yang sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah.

“Selain meningkatkan produktivitas padi khususnya melalui irigasi, bibit dan pupuk, pe­merintah juga perlu mendorong makanan po­kok nonpadi, seperti jagung, ubi, singkong, dan sagu yang tumbuh subur di Indonesia,” jelas dia.

Menurut Berly, memaksakan nasi sebagai makanan pokok penduduk di seluruh Tanah Air sudah tidak relevan lagi, karena tidak se­mua wilayah cocok dengan program itu. Men­dorong produksi pangan harus berdasarkan karakteristik atau keunggulan wilayah. YK/SB/ers/WP

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment