Koran Jakarta | April 23 2019
No Comments
Pengendalian Plastik - Rencananya, Tarif Cukai Dikenakan untuk Plastik dengan Ketebalan 75 Mikron

Tarif Cukai Plastik Masih Tarik-Ulur

Tarif Cukai Plastik Masih Tarik-Ulur

Foto : KORAN JAKARTA/WAHYU AP
CUKAI PLASTIK - Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Nirwala Dwi Heryanto (kanan) berbincang dengan Peneliti Madya Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI Joko Tri Haryanto (tengah) dan Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo (kiri) saat diskusi mengenai penerapan cukai plastik, di Jakarta, Selasa (18/12).Penerapan pungutan cukai plastik akan menyasar produk plastik yang digunakan sebagai kantong Belanja dengan ketebalan 75 mikron.
A   A   A   Pengaturan Font
Implementasi cukai plastik untuk menyelematkan lingkungan hidup urung dilakukan karena masih ditentang para pelaku industri plastik.

 

JAKARTA – Pemerintah akan menerapkan tarif cukai plastik untuk mengurangi kon­sumsi plastik dan menekan dampak negatif terhadap ling­kungan hidup. Namun, para produsen plastik menilai kebi­jakan tersebut belum mende­sak dilakukan karena edukasi kepada masayarakat mengenai pengelolaan plastik dinilai leb­ih penting.

Sampai sekarang belum ada titik temu antara para pemang­ku kepentingan, terutama dari pelaku industri plastik men­genai rencana penerbitan Per­aturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan tarif cukai plastik. Padahal pemerintah sudah menargetkan penerimaan dari cukai plastik sebesar satu tri­liun rupiah pada 2017, sebesar 500 miliar rupiah pada 2018 dan sebesar 500 miliar rupiah pada 2019.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan penerapan tarif cukai plastik tidak se­mata-mata untuk menambah pemasukan negara. Kebijakan tersebut ditempuh guna men­gendalikan konsumsi plastik oleh masyarakat.

Direktur Teknis dan Fasili­tas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nir­wala Dwi Hariyanto, dalam dis­kusi di Jakarta, Selasa (18/12), mengatakan peredaran plas­tik perlu diawasi karena telah menyebabkan ekses negatif terhadap masyarakat dan ling­kungan hidup. Karena itu, perlu ada pengawasan dari segi peredaran agar konsumsi komoditas ini makin terbatas.

“Meski demikian, tak semua plastik memenuhi kriteria un­tuk dikenakan cukai sehingga butuh penerapan tarif yang menjamin asas keadilan agar tidak menimbulkan resistensi berlebihan dari para pelaku in­dustri plastik,” jelasnya.

Berdasarkan diskusi antara kementerian terkait, menurut dia, tarif cukai plastik itu dapat dikenakan untuk plastik yang sering digunakan untuk belan­ja dengan ketebalan 75 mikron.

Peneliti Madya Pusat Kebi­jakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Joko Tri Haryanto, menambahkan saat ini Indo­nesia mengalami darurat sam­pah plastik. Karena itu, salah satu cara mengubah perilaku masyarakat agar mau mengu­rangi penggunaan plastik ada­lah dengan mengenakan in­strumen finansial yaitu melalui penerapan cukai plastik.

“Kalau hanya regulasi saja tidak cukup, salah satunya ha­rus melalui pemaksaan dan paling cepat dengan instru­men finansial. Hanya dengan itu cara paling ekstrem untuk mengubah perilaku,” ujar Joko.

Perubahan Paradigma

Di sisi lain, Sekretaris Jen­deral Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indone­sia, Fajar Budiono, mengatakan pengenaan tarif cukai plastik tidak mendesak dilakukan karena hal yang terpenting adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.

“Kami menolak (penge­naan tarif cukai plastik) karena masalahnya adalah harus ada edukasi dari pengelolaan sam­pah,” kata Fajar.

Fajar mengatakan per­ubahan paradigma tata kelola sampah dari sekedar “kumpul, angkut, buang” menjadi “pilah, angkut, proses” harus diupaya­kan agar pengelolaan limbah plastik yang selama ini merugi­kan lingkungan hidup dapat lebih terkendali.

Sementara itu, pengamat perpajakan Yustinus Prastowo menilai pengenaan tarif cu­kai plastik sangat bermanfaat untuk menyelamatkan ling­kungan hidup. Beberapa nega­ra sudah menerapkan tarif cu­kai yang telah efektif menekan penggunaan plastik, antara lain Irlandia, Denmark, Wales, Skotlandia, Belgia, Rumania, Hong Kong, Afrika Selatan, dan Botswana.

“Afrika Selatan dan Bo­tswana bahkan menggunakan konsep insentif dan disinsen­tif, yang berarti semakin tebal plastik, semakin kecil cukain­ya, karena berpotensi utuk di­gunakan lagi,” ujarnya. mad/Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment