Tiongkok Bergeming di Perairan Natuna | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 19 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Tiongkok Bergeming di Perairan Natuna

Tiongkok Bergeming di Perairan Natuna

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Tiongkok bergeming. Kedatangan Presiden Joko Widodo ke perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Ri­au (Kepri), pun tidak membuat nelayan Tiongkok ta­kut menjarah ikan di perairan Zona Ekonomi Ekslusif atau ZEE. Konvensi Internasional United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) 1982 diabaikan. Tak soal bagaimana Indonesia akan bersikap, Tiongkok tetap mera­sa apa yang dilakukan kapal-kapal nelayannya sebagai tin­dakan yang sah.

Acuan Tiongkok adalah nine-dash line yang dibuat se­cara sepihak. Melalui nine-dash lines, Tiongkok menjadi­kan ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna sebagai tradi­tional fishing ground. Padahal, UNCLOS sama sekali tidak mengenal traditional fishing ground. Tiongkok terang-terangan melawan hukum internaisonal. Pemerintah RI ti­dak mengakui sembilan garis putus (nine-dash line) yang diklaim Tiongkok itu.

Keberanian nelayan–nelayan Tiongkok memasuki perai­ran ZEE di Natuna itu didukung oleh keberadaan kapal pen­jaga pantai atau Coast Guard China yang mengawal mere­ka. Tak hanya nekat mengambil ikan di Laut Natuna, saat diminta keluar oleh petugas kapal TNI AL Indonesia, Sab­tu (11/1), petugas kapal penjaga pantai Tiongkok pun me­nyatakan ogah keluar dan merasa sudah berada di wilayah perairan mereka.

Coast Guard China tak ada takutnya menghadapi kapal perang milik Indonesia. Padahal, secara head to head, amu­nisi kapal penjaga laut dan kapal perang TNI tentu tak sa­ma. Kapal perang TNI punya peralatan tempur yang leng­kap. Namun, tak bisa sembaran­gan menyerang.

Sikap agresif nelayan dan ka­pal penjaga pantai Tiongkok di Laut Natuna Utara khususnya, dan di Laut Tiongkok Selatan umumnya memang tak bisa dilepaskan dari kekuatan militer mereka. Walaupun dalam ka­sus di Laut Natuna Utara, yang dikedepankan adalah kapal ne­layan dan penjaga laut, namun di belakangnya mengekor kapal perang jenis fregat mengawal mereka. Karena itu akan rumit bagi Indonesia apabila harus berkonfrontasi secara terbuka dengan Tiongkok di Laut Tion­gkok Selatan.

Apalagi kekuatan militer In­donesia saat ini kalah jauh dari negara pimpinan Xi Jinping itu. Tiongkok menempati uru­tan ketiga di bawah Amerika Serikat dan Russia. Sementa­ra Indonesia berada 13 strip di bawahnya. Dari sisi person­el, jumlah tentara Tiongkok tiga kali lebih banyak dari Indo­nesia, yakni 2.693.000 berbanding 800.000 orang.

Secara keseluruhan, Tiongkok mempunyai sekitar 1.500 pesawat tempur dan 281 helikopter tempur. Di laut, mere­ka disokong 52 fregat, 33 kapal perusak, 42 korvet, dan 76 kapal selam. Sebagai negara yang mulai kerap bersinggun­gan dengan negara-negara tetangga, Tiongkok mempunyai sistem pertahanan rudal sebanyak 10.000 unit. Armada dan “peluru” yang seabrek itulah yang membuat Tiongkok se­makin pede bermanuver di Laut Tiongkok Selatan.

Klaim Tiongkok tentang nine-dash line bermula tahun 1947 ketika Chiang Kai Sek dari Partai Kuomintang berkua­sa. Ketika itu Kuomintang malahan membuat eleven-dash line yang mencakup Teluk Tonkin, Vietnam. Eleven-dash line ini juga mencaplok Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank dan Kepulauan Spratly. Begitu juga dengan Paracel yang didapat Tiongkok dari Jepang setelah Perang Dunia II.

Pada tahun 1953 pemerintah Tiongkok yang dikua­sai Partai Komunis mengeluarkan Teluk Tonkin dari peta eleven-dash line. Peta kekuasaan Tiongkok di perai­ran Laut Tiongkok Selatan selanjutnya memakai nine-dash line. Tetapi, putusan Mahkamah Arbitrase Internasional atau Permanent Court of Arbitration (PCA) tidak mengakui batas perairan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan konsep sembilan garis putus-putus itu. Karena sudah men­jadi negara besar, Tiongkok tidak peduli walapun ada hu­kum laut internasional yang harus dipatuhi melalui UN­CLOS.

Persoalan dengan Tiongkok di perairan sekitar perairan Natuna tidak akan pernah bisa selesai. Selama tidak ada ke­sepahaman yang sama maka setiap tahun konflik itu akan terus terjadi. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana pemerintah Indonesia setiap saat bisa hadir di Kepulauan Natuna untuk menyejahterakan rakyat di sana sebagai wu­jud dari kedaulatan kita atas wilayah itu.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment