Koran Jakarta | August 17 2018
No Comments
Struktur Pemerintahan - Presiden Xi Jinping Ingin Ciptakan Birokrasi yang Efisien

Tiongkok Pangkas Belasan Institusi Pemerintah

Tiongkok Pangkas Belasan Institusi Pemerintah

Foto : AFP
A   A   A   Pengaturan Font
Rencana pemangkasan birokrasi ini akan jadi momentum perubahan terbesar dalam sejarah di pemerintahan pusat Republik Rakyat Tiongkok.

BEIJING – Presiden Tiongkok, Xi Jinping, akan melakukan perombakan dan mengubah struktur pemerintahan pusat secara besar-besaran. Tiongkok akan memangkas sejumlah kementerian dan institusi lainnya.

Saat ini rencana pemangkasan itu sedang dibahas oleh para anggota Kongres Rakyat Nasional. Diperkirakan usulan Xi Jinping itu bisa diloloskan pada Sabtu (17/3) mendatang. Perubahan birokrasi pemerintahan Tiongkok ini, termasuk merger institusi pengelola perbankan dan asuransi, serta membentuk dinas-dinas khusus yang memantau isu-isu terkait keimigrasian dan veteran militer.

Hasilnya, delapan kementerian yang berada di bawah Dewan Negara akan dihapus sehingga membuat jumlah kementerian negara dan lembaga menjadi hanya 26. Tujuh dinas nonkementerian juga akan dipangkas.

Demikian diwartakan South China Morning Post, edisi Selasa (13/3). Rencana pemangkasan birokrasi ini akan jadi momentum perubahan terbesar dalam sejarah di pemerintahan pusat Republik Rakyat Tiongkok.

Perombakan dalam struktur pemerintahan besar terakhir kali terjadi pada 1998 saat Perdana Menteri (PM) Zhu Rongji menutup dan menghapuskan 15 kementerian dan komisi di bawah kewenangan Dewan Negara.

Walau terjadi pemangkasan besar-besaran, namun perubahan di Dinas Urusan Hong Kong dan Makau tak terjadi dan Kementerian Energi yang amat ditunggutunggu ternyata tak muncul.

Kewenangan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional yang amat berpengaruh dan kadang disebut-sebut dengan perpanjangan tangan Dewan Negara, akan disingkirkan dalam rencana perombakan terbaru itu.

 

Pemulihan Pemerintahan

 

Langkah ini merupakan bagian dari rencana Presiden XI Jinping untuk memulihkan kembali keseluruhan pemerintahan. Dengan demikian, Partai Komunis Tiongkok memiliki kekuasaan lebih besar dan memiliki landasan untuk memerintah secara efektif terhadap negara dengan populasi terbesar di dunia itu.

Pemangkasan ini juga bertujuan untuk memotong birokrasi dan mengakhiri sengketa kewenangan tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Sebagai contohnya, pembentukkan Kementerian Manajemen Darurat.

Kementerian ini bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia, seperti gempa bumi dan kebakaran hutan. Dalam sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, sebuah insiden atau bencana akan ditangani oleh dinas yang berbeda, tergantung pada penyebabnya.

Sebagai contoh, kebakaran hutan akan ditangani lembaga kehutanan, namun untuk kebakaran padang rumput akan jadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Rencana pemangkasan ini pun akan menyatukan sejumlah fungsi di pemerintahan dengan tujuan mengurangi peluang terjadinya sengketa kepentingan. Sebagai contoh otoritas yang mengurusi perubahan iklim dan masalah polusi akan dialihkan dari dinas perencanaan perekonomian ke Kementerian Lingkungan Hidup.

Sementara tanggung jawab untuk pengelolaan tembakau akan dipindahkan dari Komisi Kesehatan Nasional ke Kementerian Perindustrian.

Menurut Cheng Enfu, periset dari Chinese Academy of Social Sciences, kebijakan pengurangan kementerian dan institusinya ini menunjukkan bahwa Beijing berniat membuat sebuah birokrasi yang lebih efektif, yang diterapkan di negara-negara berkembang. “Sebuah negara berkembang rata-rata hanya memiliki sekitar 20 lembaga kementerian,” kata Cheng.

 

ils/SCMP/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment