Koran Jakarta | October 18 2017
No Comments

Usut Alih Lahan di Sektor Properti

Usut Alih Lahan di Sektor Properti

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Sengketa hukum berupa pengalihan lahan yang merugikan negara harus menjadi perhatian lembaga penegak hukum atau lembaga anti rasuah. Misalnya, saja soal dugaan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta di Ancol Beach City (ABC) Mal Jakarta Utara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menyelidiki dugaan kasus korupsi pengalihan penggunaan lahan milik DKI Jakarta ini. Kasus yang berada diatas aset Pemprov DKI dinilai merugikan negara sekitar 515 miliar rupiah.

Anggota Komisi II DPR RI, Henry Yosodiningrat turut mempertanyakan tidak lanjut proses hukum kasus perjanjian alih penggunaan lahan tersebut.

Menurutnya, telah terjadi penggelapan aset milik PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Pengalihan lahan itu merupakan kerja sama antara PT PJA dengan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP).

“Saya sudah bersurat ke KPK sejak 2013. Namun sampai sekrang belum ada respons,” kata Henry dalam diskusi ‘Kasus korupsi pemufakatan jahat dan sistemik asset Pemprov DKI, solusi dan penyelesaiannya dalam perspektif hukum, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Akibat konflik antara dua pihak yang mengemuka sejak 2009 tersebut, berdampak langsung pada pelaksanaan kontrak BTO antara PT. PJA dengan PT. WAIP dimana salah satu klausulnya berbunyi: “WAIP berkewajiban menyelenggarakan live music show internasional di Gedung Ancol Beach City”, menjadi tidak dapat diselenggarakan.”  yun/E-6

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment