Koran Jakarta | July 16 2018
No Comments
Penegakan Hukum - KPK Akan Mendalami Kemungkinan Tindak Pidana Korupsi

Usut Motif Cuci Uang WNI melalui Standard Chartered

Usut Motif Cuci Uang WNI melalui Standard Chartered

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

>>Penegak hukum mesti menjadikan keputusan MAS kepada Stanchart sebagai bukti awal.


>>Stanchart mengakui gagal memenuhi standar untuk memitigasi risiko pencucian uang.

 

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mesti menjadikan keputusan Otoritas Moneter Singapura (MAS) sebagai alat bukti untuk membekukan dana milik warga negara Indonesia sebesar 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 19 triliun rupiah yang ditransfer dari Guernsey, Inggris, ke Singapura melalui Standard Chartered Bank (Stanchart).


Sebab terkait dengan transfer jumbo yang mencurigakan itu, MAS menyatakan bahwa Standard Chartered Bank Singapura (SCBS) dan Standard Chartered Trust Singapura (SCTS) melanggar aturan pencucian uang dan pendanaan terkait aksi terorisme.


Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, mengatakan keputusan MAS menjatuhkan sanksi denda kepada Stanchart karena melanggar aturan pencucian uang dan pendanaan terorisme merupakan bukti awal bagi pemerintah Indonesia untuk mengusut sumber dana warga Indonesia yang disimpan di bank tersebut.

“Denda yang dijatuhkan MAS kepada Stanchart adalah bukti awal. Selanjutnya, setelah diketahui profil nasabah yang mengalihkan dananya dari Inggris ke Singapura itu, pemerintah bisa membekukannya jika terindikasi sebagai tindak pencucian uang,” kata dia saat dihubungi, Senin (19/3).


Terkait dengan kemungkinan tindak pidana korupsi dalam pencucian uang itu, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengatakan segala informasi terkait tindakan yang terindikasi masalah korupsi, suap, dan lainnya akan menjadi pertimbangan pihaknya untuk mendalaminya.

Hal ini bertujuan agar KPK bisa mengungkap dan menyimpulkan bahwa ada pihak yang terduga melakukan kesalahan pada kasus tersebut.”Termasuk informasi tersebut kita akan dalami,” kata dia.


Febri menambahkan, seperti biasanya, jika KPK mendapatkan informasi maka penyidik nantinya selain mendalami juga akan mencari bukti tambahan yang akhirnya dapat memperkuat sehingga dapat memberikan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut.


Ketika ditanya apakah KPK telah mendapat informasi terkait pencucian uang yang melibatkan sejumlah warga negara Indonesia nasabah Stanchart itu, Febri menyatakan bahwa dirinya belum mengecek ke bagian pelaporan informasi tindakan suap dan korupsi.


“Untuk ini, kami sangat mengharapkan peran serta aktif dari masyarakat untuk dapat memberikan infomasi terkait hal-hal seperti ini sehingga kami dapat membongkar kasus tersebut,” tukas dia.


Stanchart Didenda


Sementara itu, Bank Sentral Singapura menjatuhkan denda masing-masing sebesar 5,2 juta dollar Singapura atau 2,83 juta poundsterling, kepada Standard Chartered Bank Singapura (SCBS), dan 1,2 juta dollar Singapura kepada Standard Chartered Trust Singapura (SCTS).

Sanksi itu diberikan karena kedua institusi tersebut dinilai melanggar aturan soal pencucian uang dan pendanaan yang terkait aksi terorisme.


Otoritas Moneter Singapura (MAS) dalam pernyataan resminya, Senin (19/3), mengatakan pelanggaran tersebut terjadi ketika ada pemindahan dana di rekening nasabah SCBS, dari Standard Chartered Trust (Guernsey) ke SCTS, yang terjadi sejak Desember 2015 sampai Januari 2016.


“MAS mewajibkan lembaga keuangan untuk mendeteksi adanya risiko pencucian uang, saat memutuskan akan menerima seorang nasabah. Mereka juga harus memiliki sistem dan proses yang baik untuk memantau transaksi nasabah,” kata Deputi Managing Director MAS, Ong Chong Tee.


MAS dan Komisi Jasa Keuangan Guernsey telah memantau pergerakan sejumlah aset Standard Chartered, terutama milik klien asal Indonesia pada akhir 2015, tepat sebelum Kepulauan Channel menerapkan peraturan baru global mengenai pertukaran informasi pajak.


“Waktu transfer memunculkan kecurigaan, apakah nasabah berusaha menghindari kewajiban pelaporan CRS (Common Reporting Standard) mereka. Namun, SCBS dan SCTS tidak sanggup mendeteksi dan memitigasi faktor risiko ini, juga tidak mengajukan laporan transaksi mencurigakan pada waktu yang tepat,” kata MAS.


Dalam pernyataannya, Standard Chartered mengakui pihaknya gagal memenuhi standar untuk memitigasi risiko itu. Namun dikatakan, lembaga keuangan itu telah mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. mza/ahm/SB/AFP/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment